Pemprov Jakarta Berniat Utang Rp2,2 Triliun ke Bank BUMD untuk Danai 7 Proyek, Legislator: Jangan Main-main dengan Uang Rakyat!

Jakarta, tvOnenews.com – Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN, Lukmanul Hakim menyerukan penolakan terhadap usulan pengajuan pinjaman Rp2,2 triliun oleh Pemprov ke Bank Jakarta dan sindikasinya untuk membiayai 7 proyek yang ditangani sejumlah dinas terkait.

Lukman menilai pengajuan kredit dengan periode tiga tahun kisaran bunga antara 6 hingga8 persen per tahun tidak perlu dilakukan, meski secara teknis administratif dan legalitas pengajuan pinjaman untuk Tahun Anggaran 2026 itu Pemprov DKI Jakarta memenuhi syarat.

“Dana yang mengendap saja masih Rp 14,6 Triliun di bank, dan sekarang sudah akhir Oktober, masa anggaran tinggal 2 bulan lagi. Ibaratnya orang punya uang cash, untuk apa mengajukan kredit? Apa sebenarnya maksudnya,” kata Lukman, Jakarta, Kamis (31/10/2025).

Lukman menyorot tajam mengenai pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta itu.

Bahkan, ia menyindir adanya komunikasi yang telah terjalin antara Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta dengan Bank Jakarta yang sejatinya BUMD dengan sahamnya dimilik Pemprov DKI Jakarta.

“Kenapa tidak pakai dana yang mengendap saja? Sebagai wakil rakyat saya ingatkan, jangan main-main dengan uang rakyat,” kata Lukman.

Lukman menuturkan secara regulasi Pemprov DKI Jakarta berhak mencari alternatif sumber pembiayaan APBD atau untuk menutup kekurangan kas serta membiayai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan daerah.

Kendati demikian, pihaknya menekankan segala skema pembiayaan alternatif di luar pendapatan daerah tetap harus melalji persetujuan DPRD DKI Jakarta.

“Kalau soal persyaratan yang harus dipenuhi dan ukuran-ukuran rasionya, saya berani jamin seratus persen Pemprov DKI memenuhi syarat. Tak usah baca peraturannya, tutup mata saja, pasti memenuhi. Yang jadi soal, untuk apa cari-cari pinjaman kalau dana tunainya berlebih? Itu masalahnya,” ungakap Lukman.

“Janganlah uang rakyat diputer-puter untuk kepentingan yang tidak jelas. Saat ini banyak rakyat yang bergulat untuk sekedar hidup, sementara pemerintah daerah masih mau main-main dengan uang yang dipungut dari kegiatan masyarakat. Opo tumon kalau begini,” pungkasnya. (raa)