Meski Kios Sudah Digusur, Pedagang Pasar Burung Barito Ogah Pindah ke Lenteng Agung

Jakarta, tvOnenews.com - Para pedagang Pasar Burung Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, menegaskan tetap menolak untuk direlokasi ke Lenteng Agung meski kios mereka telah digusur oleh Pemprov DKI Jakarta pada Senin (27/10) pagi.

Mereka menyebut lokasi baru itu tidak layak dan akan mematikan usaha yang sudah mereka jalankan puluhan tahun.

“Katanya udah siap air, listrik, tapi nggak ada yang mau pindah. Kami semua tegaskan, tidak akan! Rumah kami di sini, pelanggan kami di sini. Masa disuruh jualan di pinggir jurang?” tegas Yuliyana (46), salah satu pedagang yang kiosnya dihancurkan.

Menurut Yuliyana, sejak pagi hari ratusan petugas Satpol PP datang bersama alat berat untuk menertibkan kawasan tersebut.

Ia menyebut penertiban dilakukan tanpa solusi yang berpihak pada pedagang kecil.

“Jam enam pagi petugas datang, barang-barang kami dipaksa keluar, lalu kios langsung dibongkar. Burung banyak yang terbang, kucing ada yang mati kepanasan,” ujarnya.

Para pedagang mengaku telah menerima surat peringatan hingga tahap tiga, namun mereka menilai pemerintah mengabaikan upaya dialog.

“Kami sudah audiensi ke Balai Kota tanggal 14 Oktober, tapi yang menemui cuma asisten gubernur. Gubernur Pramono tidak mau turun langsung,” katanya.

Pedagang juga menolak alasan Pemprov DKI yang menyebut kawasan itu akan dijadikan taman terpadu. Mereka menilai proyek tersebut tidak membawa manfaat bagi pelaku UMKM.

“Katanya mau buat taman, tapi buat siapa? Kami ini rakyat kecil yang hidup dari jualan. Kalau dipindah ke Lenteng Agung, siapa yang mau beli burung di sana? Tempatnya aja kaya jurang,” ujarnya.

Mereka menilai langkah penggusuran justru bertentangan dengan janji politik Gubernur DKI Jakarta Pramono yang sebelumnya menyatakan akan mendukung pelaku UMKM.

“Dulu dia bilang mau bantu usaha kecil. Sekarang kios kami dihancurkan. Kami merasa dikhianati. Nyesel saya pilih Bang Doel dan Pramono," kata Yuliyana.

Sejumlah pedagang kini berencana menempuh jalur hukum dan menuntut ganti rugi atas pembongkaran paksa tersebut.

“Kami tidak akan diam. Ini bukan pembinaan, tapi pembinasaan,” ujarnya. (rpi/dpi)