Purbaya Bongkar Kebobrokan Pemerintah Daerah di Hadapan Tito, Suap Audit BPK hingga Jual Beli Jabatan Jadi Sorotan

"KPK bilang masalahnya ya itu-itu saja. Jual beli jabatan, gratifikasi, dan pengadaan. Padahal kalau itu nggak dibereskan semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan."

Langkah ini juga menjadi salah satu syarat agar pemerintah pusat mempertimbangkan kenaikan alokasi anggaran transfer ke daerah (TKD).

Menurutnya, pemimpin di tingkat pusat masih enggan meningkatkan anggaran TKD karena masih banyaknya indikasi penyimpangan. 

"Jadi, mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah semakin kuat dan masyarakat semakin sejahtera," imbuhnya.

Lebih lanjut, Purbaya menekankan bahwa percepatan dan ketepatan penggunaan anggaran akan meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat arus investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Menurut saya yang paling penting adalah saya punya ground atau landasan untuk bilang ke atas daerah mesti ditambah uangnya, jangan dipotong sebanyak kemarin. Saya percaya dengan kerja dan disiplin dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun secara keseluruhan nasional,” tuntasnya. (rpi)

Baca Juga

Menkeu Purbaya Tegaskan Kas Negara Aman, Isu Sisa Rp120 Triliun Dinilai Menyesatkan