Sertu Riza Terdakwa Kasus MHS Divonis 10 Bulan, Ibu Korban Hingga LBH Medan: Sejarah Buruk Penagakan Hukum

Kejanggalan putusan semakin jelas ketika pertimbangan hukum lainnya menyatakan jikalau terdakwa tidak melakukan penyerangan ke korban. Padahal menurut keterangan dari Saksi atas nama Ismail Syahputra Tampubolon, yang melihat langsung jika korban diserang dan akibatnya terjatuh di sela rel TKP. 

Begitu juga dengan keterangan saksi Naura Panjaitan mengatakan jikalau ada terjadi pemukulan yang mengakibatkan seorang anak terjatuh di sela rel. Namun dikarenakan Naura Panjaitan meninggal sehingga tidak dapat hadir dalam persidangan.

Secara hukum kejanggalan kasus MHS terlihat ketika Sertu Riza Pahlivi tidak ditahan, padahal telah menyebabkan kematian anak dibawah umur.

Tidak hanya itu, secara terang benderang hukum telah dipermainkan ketika Oditurmiliter melalui Letkol M. Tecki Waskito yang seharusnya memperjuangkan hak dan keadilan terhadap korban hanya menuntut Terdakwa 1 (satu) Tahun Penjara. 

Berdasarkan hukum, acaman hukuman pelaku kekerasan terhadap anak hingga meninggal dunia diancam 15 Tahun Penjara sebagaimana yang diatur dalam pasal  76 c jo 80  Ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. 

Menyikapi hal tersebut LBH Medan sebagai lembaga yang fokus terhadap Penegakan hukum dan HAM sekaligus kuasa hukum ibu korban menilai jika putusan yang sangat ringan terhadap Terdakwa telah melukai rasa keadilan korban dan menyalahi aturan hukum serta HAM. 

Lanjut LBH Medan, Richard Hutapea menyatakan putusan Sertu Riza Pahlivi menjadi sejarah buruk penegakan hukum dan matinya keadilan di peradilan militer. 

"Putusan ini mengambarkan sulitnya mendapatkan keadilan di peradilan militer." 

"Oleh karena itu secara tegas Lennya Damanik dan LBH Medan meminta Oditurmiliter untuk melakukan upaya hukum banding," jelas LBH Medan, Richard Hutapea.  

Tidak hanya itu LBH Medan juga akan melaporkan majelis hakim perkara a quo ke Mahkamah Agung dikarenakan adanya dugaan kejanggalan terhadap putusan sertu Riza Pahlivi. 

"Berkaca dari putusan kasus MHS dan  beberapa kasus- kasus lainya yang juga diputus ringan dan tidak memberikan keadilan, maka sudah sepatutnya secara hukum LBH Medan mendesak pemerintah untuk melakukan Reformasi Peradilan Militer," jelas LBH Medan, Richard Hutapea.