Setahun Jalankan Pemerintahan, Prabowo Dinilai Tegakkan Kedaulatan Alam, Akademisi: Ini Momentum Politik Bersejarah

Jakarta, tvOnenews.com - Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai akademisi menjadi momentum politik bersejarah dalam mewujudkan kedaulatan atas sumber daya alam (SDA).

Hal itu diungkap oleh akademisi Universitas Esa Unggul, Syurya M. Nur, dalam Diskusi Publik bertajuk Merdeka dari Cengkeraman Kartel di Universitas Trilogi, Jakarta, Senin (20/10).

Ia menyebut langkah tegas pemerintah melawan kartel, mafia sawit, dan penyelundupan tambang telah mengembalikan posisi negara sebagai pengendali utama kekayaan alam Indonesia.

“Untuk pertama kalinya, negara tampak benar-benar berdaulat atas kekayaan alamnya sendiri. Pemerintahan Prabowo berhasil memutus cengkeraman kartel yang selama ini menguasai sektor SDA,” kata Syurya.

Menurutnya, persoalan SDA di Indonesia selama ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga politik kekuasaan dan ketimpangan akses.

Syurya menilai keberanian Presiden Prabowo menindak praktik mafia ekonomi merupakan langkah korektif terhadap sistem lama yang terlalu kompromistis terhadap oligarki sumber daya.

“Langkah Presiden Prabowo bukan hanya administratif, tapi simbolik. Ia menunjukkan negara kini hadir bukan sekadar penonton, tapi pengendali kekayaan rakyatnya sendiri,” ujarnya.

Syurya menjelaskan, reformasi tata kelola SDA tak akan berjalan tanpa komunikasi politik yang sehat. Ia menilai komunikasi politik partisipatif penting untuk membangun kesadaran publik bahwa SDA adalah hak rakyat, bukan milik segelintir korporasi.

“Komunikasi politik yang terbuka akan memperkuat legitimasi kebijakan dan menjadi kontrol sosial terhadap pengelolaan SDA,” jelasnya.

Dosen Komunikasi Politik itu juga menyoroti pentingnya integrasi antara politik, ekologi, dan komunikasi dalam membangun tata kelola SDA yang berkeadilan.

Ia menyebut pendekatan ini sebagai Political Ecology Communication, strategi komunikasi yang menyeimbangkan kepentingan negara, rakyat, dan lingkungan.

“Konflik SDA sering kali muncul karena perebutan makna dan legitimasi kekuasaan. Pemerintah perlu terus memperkuat narasi kedaulatan dan keadilan ekologis agar reformasi ini tak berhenti di wacana,” tegasnya.

Syurya menilai langkah pemerintah saat ini menandai babak baru kedaulatan ekonomi Indonesia. Ia menyebut keberhasilan memberantas kartel SDA sebagai pondasi bagi terciptanya kemandirian bangsa dan keadilan sosial.

“Reformasi tata kelola SDA bukan hanya agenda ekonomi, tapi agenda moral bangsa. Ini momentum politik bersejarah di mana negara kembali tegak menjaga martabat dan kekayaan rakyatnya,” pungkas Syurya. (muu)