Prabowo Ungkap Kerugian Negara Akibat Tambang Ilegal Capai Rp800 Triliun: Negara Apa yang Bisa Dibangun dengan Cara Menipu?

Jakarta, tvOnenews.com — Presiden RI, Prabowo Subianto, mengungkapkan fakta mengejutkan soal maraknya aktivitas pertambangan ilegal yang telah berlangsung selama dua dekade terakhir.

Ia menyebut, praktik haram tersebut telah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp800 triliun dalam kurun waktu 20 tahun.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menyaksikan penyerahan hasil tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) senilai Rp13,2 triliun, di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).

Ia menegaskan bahwa pemberantasan tambang ilegal masih menjadi pekerjaan besar pemerintah karena praktik ini masih marak di berbagai daerah.

“Masih banyak tambang yang ilegal, kerugian kita juga mungkin puluhan triliun atau ratusan triliun,” tegas Prabowo.

Presiden mencontohkan kasus penyelundupan timah di Bangka Belitung (Babel) yang kini mulai ditertibkan berkat kerja sama TNI, Kejaksaan Agung, Polri, dan Bea Cukai. Dari data yang ia terima, aktivitas ilegal tersebut menyebabkan potensi kerugian negara hingga puluhan triliun setiap tahun.

Baca Juga

Kemendagri Dorong Kota Banjarbaru Jadi Percontohan Gerakan ASRI

“Diperkirakan kerugian itu Rp40 triliun setahun, dan ini sudah berjalan kurang lebih hampir 20 tahun. Jadi, kita bisa bayangkan Rp30 triliun atau Rp40 triliun, katakanlah kita ambil angka rendahnya Rp20 triliun tiap tahun. Lembaga-lembaga internasional pun sudah mengkaji, sekitar US$3 miliar setahun kerugiannya. Kalau dikali 20 tahun itu adalah Rp800 triliun,” jelas Prabowo.

Prabowo menyoroti berbagai modus yang digunakan dalam praktik pertambangan ilegal, mulai dari under invoicing, over invoicing, hingga miss invoicing, yang semuanya berujung pada penipuan terhadap negara.

“Negara apa yang kita bisa bangun dengan hal-hal seperti itu. Ilegal tambang, ilegal komoditas, lainnya dengan segala bentuk cara dan modusnya. Ada under invoicing, ada over invoicing, intinya miss invoicing yaitu penipuan. Nipu pada bangsa Indonesia yang sudah begitu baik memberi fasilitas, memberi lahan, memberi HGU. Jadi, saya kira intinya itu,” tandasnya.

Pernyataan tegas Prabowo ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah akan memperkuat penegakan hukum di sektor pertambangan, sekaligus menutup celah kebocoran penerimaan negara akibat praktik curang yang telah berlangsung bertahun-tahun. (agr/nba)