Analisis PPI Terkait Ultimatum Presiden Prabowo ke Menteri Nakal: Maka Tak Ada Toleransi

Jakarta, tvOnenews.com - Buntut Presiden Prabowo Subianto lontarkan ultimatum akan mencopot menteri yang tidak kunjung berbenah setelah diberi tiga kali peringatan. Sontak menyedot perhatian publik hingga menuai komentara berbentuk analisis dari Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno.

Adi Prayitno menilai ultimatum itu disampaikan Prabowo di momen satu tahun pemerintahannya sebagai bentuk ketegasan tidak akan menoleransi kinerja buruk. 

"Itu peringatan terakhir ke menteri untuk bekerja secara serius dan bekerja dengan benar sesuai harapan presiden. Apalagi pemerintahan sudah genap satu tahun, maka tak ada toleransi lagi bagi menteri yang performanya tak sesuai harapan," ujar Adi kepada wartawan, Minggu (19/10/2025).

Bahkan ia menilai, saat ini jajaran menteri diberikan kesempatan terakhir untuk memperbaiki kinerjanya. Sebab, kata dia, rakyat akan mendukung presiden mencopot menteri yang tidak bekerja dengan baik.

"Kali ini presiden sepertinya tak akan kasih ampun menteri yang kerjanya tak beres. Ini kesempatan terakhir untuk berbenah. Rakyat mendukung presiden ganti menteri yang kerjanya tak becus," kata dia.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan Prabowo sedang berusaha untuk memenuhi janji-janji kampanyenya kepada rakyat. 

Dengan begitu, menurutnya, Prabowo tidak mau terbebani dengan kinerja menteri yang buruk.

"Tentu saja presiden punya target janji kerja beliau yang harus dipenuhi ke rakyat. Presiden tentu tidak mau terbebani, artinya punya menteri yang tanggung jawab untuk menjawab janji kampanye beliau," jelas Pangi.

Bahkan Pangi menilai pernyataan Prabowo itu menunjukkan evaluasi dilakukan berbasis kinerja alih-alih pembagian kekuatan politik kepada parpol-parpol pendukung.

"Presiden memberikan hal-hal semacam ini kan sudah hampir tiga atau empat kali melakukan reshuffle ya, reshuffle yang dilakukan apakah reshuffle berbasis power sharing atau berbasis kinerja. Kalau misalkan beliau sudah menegur 1-2 kali, tiga kali diperingatkan tetap nakal misalnya, itu artinya harusnya memang presiden harus mengevaluasi menteri yang tidak sesuai dengan target yang disampaikan presiden selama ini," kata Pangi.

"Jadi dalam konteks satu tahun ini harus dilakukan reshuffle berbasis kinerja dengan alat ukur yang terukur juga," bebernya.