Setahun Pemerintahan Prabowo: Korupsi Diberantas, Uang Negara Rp1,7 Triliun Kembali ke Kas

Jakarta, tvOnenews.com – Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatat capaian besar dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Komitmen pemerintah untuk menegakkan integritas dan keadilan mulai menunjukkan hasil konkret.

Sepanjang satu tahun terakhir, pemerintah berhasil mengembalikan uang negara senilai Rp1,7 triliun dari tangan para terpidana korupsi. Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintahan Prabowo tidak hanya berbicara soal efek jera, tetapi juga memastikan kerugian negara benar-benar dipulihkan.

Dalam periode tersebut, sebanyak 43 kasus korupsi berhasil ditangani oleh aparat penegak hukum, baik Kejaksaan Agung maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu kasus terbesar yang berhasil diungkap adalah dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di lingkungan kelompok usaha PT Pertamina (Persero), dengan nilai kerugian negara mencapai Rp285 triliun.

Kasus tersebut disebut-sebut sebagai salah satu bentuk korupsi paling kompleks dalam sejarah pengelolaan energi nasional, karena melibatkan tata niaga dan pengelolaan aset strategis selama periode 2018–2023. Melalui koordinasi lintas lembaga, pemerintah memastikan bahwa setiap pihak yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan menegaskan, tidak ada ruang bagi koruptor di bawah pemerintahannya. Ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sistematis — tidak hanya pada pelaku individu, tetapi juga terhadap jejaring kekuasaan dan korporasi yang menjadi sumber praktik curang.

“Negara harus hadir dalam menjaga uang rakyat. Tidak boleh ada kompromi terhadap korupsi, sekecil apa pun bentuknya,” tegas Prabowo dalam salah satu pidatonya awal Oktober lalu.

Selain fokus pada pengembalian aset negara, pemerintah juga memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam penindakan hukum. Reformasi di sektor pengawasan keuangan, penegakan etik birokrasi, hingga digitalisasi transaksi publik menjadi pondasi penting dalam mempersempit ruang gerak praktik suap dan manipulasi anggaran.

Apresiasi Akademisi: Langkah Tegas dan Terukur

Langkah tegas pemerintah dalam memberantas korupsi dan mafia sumber daya alam mendapat apresiasi dari kalangan akademisi. Dosen Fakultas Kehutanan Institut Pertanian (Instiper) Yogyakarta, Dr. Siti Maemunah, menilai bahwa kebijakan yang ditempuh selama satu tahun terakhir menunjukkan arah perubahan yang signifikan.

“Pemberantasan korupsi di era ini tidak lagi berhenti pada efek jera, tapi sudah menyentuh pembersihan sistemik hingga ke akar-akar kekuasaan dan korporasi,” ujarnya, Sabtu (18/10).

Ia juga mengapresiasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dibentuk pemerintah, karena berhasil mengidentifikasi lebih dari 3 juta hektare lahan hutan yang dikuasai ilegal oleh korporasi sawit. Langkah ini dinilai sebagai terobosan penting dalam memulihkan tata kelola sumber daya alam dan memperkuat ekonomi berkeadilan.

Menurutnya, ketegasan Presiden Prabowo dalam memperkuat sistem pengawasan lintas sektor, baik di kementerian teknis maupun lembaga hukum dan keuangan negara, menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak ingin berkompromi terhadap praktik korupsi dan perampasan sumber daya alam.

“Yang paling dirasakan masyarakat adalah kejelasan sikap pemerintah. Tidak ada lagi kompromi terhadap praktik korupsi dan perusakan lingkungan,” tambahnya.

Ia berharap keberhasilan awal ini terus dikawal dengan memperkuat transparansi, kolaborasi akademik, dan pemberdayaan masyarakat lokal, agar pemberantasan mafia sawit dan praktik korupsi berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

“Pemerintahan saat ini sudah berada di jalur yang benar. Tantangan berikutnya adalah menjaga semangat reformasi ini agar menjadi pondasi menuju keadilan ekologis dan kesejahteraan bangsa,” tutupnya. (nsp)