PPI Jepang Nilai Kebijakan Prabowo Beri Harapan Segar

Jakarta, tvOnenews.com - Setahun sejak Presiden Prabowo Subianto memimpin pemerintahan, arah kebijakan pembangunan nasional mulai menemukan bentuk yang menonjolkan keberpihakan pada rakyat kecil. 

Ketua Umum Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang, Prima Gandhi, menilai dua program besar yang digagas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penghapusan utang bagi petani, nelayan, serta pelaku UMKM merupakan manifestasi dari komitmen politik yang berpihak pada ekonomi kerakyatan.

"Program MBG, yang diluncurkan pada Januari 2025, telah menjangkau lebih dari 31 juta penerima manfaat di 38 provinsi. Melalui lebih dari 11 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemerintah tidak hanya menyalurkan makanan bergizi bagi anak-anak dan kelompok rentan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru hampir 400 ribu orang", kata Prima Gandhi dalam wawancara kepada media. 

Bagi Prima Gandhi, capaian tersebut menunjukkan transformasi kebijakan sosial menjadi kebijakan ekonomi produktif.

“Program ini menegaskan bahwa pembangunan manusia tidak bisa dipisahkan dari pemberdayaan ekonomi lokal. Petani, nelayan, dan pelaku UMKM ikut tumbuh bersama ketika rantai pasokan makanan bergizi dikelola secara inklusif,” ujarnya. 

Namun, di tengah apresiasi itu, Prima mengingatkan pentingnya tata kelola dan transparansi. Ia menilai, tantangan utama program semacam MBG terletak pada kualitas distribusi, pengawasan mutu makanan, dan akuntabilitas anggaran. Insiden keracunan di beberapa daerah menjadi alarm bahwa sistem pengawasan perlu diperkuat.

Baca Juga

UGM Tolak Keikutsertaan Indonesia dalam BOP, Sebut Berpotensi Rugikan dan Ancam Kedaulatan Negara

“Pemerintahan Prabowo sudah memiliki fondasi kuat. Tapi keberlanjutan program akan bergantung pada kemampuan memperkuat regulasi, penggunaan data sosial yang presisi, dan digitalisasi sistem monitoring,” katanya.

Kebijakan lain yang menuai perhatian PPI Jepang adalah penghapusan utang bagi petani, nelayan, dan UMKM. Langkah ini dinilai sebagai koreksi terhadap beban struktural ekonomi rakyat kecil. 

"Dengan penghapusan utang, pemerintah memberi ruang bagi pelaku usaha produktif untuk memulai kembali aktivitas ekonomi tanpa tekanan finansial", tandasnya. 

Bagi Prima melanjutkan, kebijakan tersebut tidak bisa berhenti pada penghapusan nominal utang semata. Ia menekankan perlunya pendampingan, akses permodalan, dan integrasi pasar agar kebijakan ini menjadi jalan pembebasan ekonomi, bukan sekadar populisme fiskal.