Kronologi Konflik Partai Ummat, Dari Manuver Majelis Syura hingga Gugatan PTUN

“Kami menggugat karena keputusan itu telah meniadakan hak kedaulatan anggota dan melanggar Undang-Undang Partai Politik,” ujar Dwiyanto Purnomosidhi, elit Partai Ummat yang juga menjadi penggugat.

Kini, perkara tersebut telah melalui 12 kali sidang sejak Juli 2025, dan akan menjadi ujian penting bagi independensi peradilan tata usaha negara dalam menghadapi konflik politik yang sarat kepentingan. (rpi/muu)