Buntut Tayangan Dinilai Lecehkan Pesantren dan Kiai: Program Xpose Uncensored Disetop-Trans7 Diaudit

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsuridjal mengungkap hasil audiensi bersama Direktur Utama Trans7, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dan Himpunan Alumni Santri Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo.

Audiensi ini digelar pasca program Xpose Uncensored milik Trans7 dinilai melecehkan pesantren dan kiai, terutama Ponpes Lirboyo.

Dalam rapat itu, Cucun menyampaikan pihaknya mengapresiasi langkah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang menjatuhkan sanksi penghentian sementara program Xpose Uncensored Trans7.

“Bahkan tadi bukan hanya pemberhentian sementara, sudah tidak ada lagi program itu,” kata Cucun saat rapat di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (16/10/2025).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini lalu meminta kepada Kementerian Komdigi dan KPI untuk mengaudit dan mengevaluasi izin hak siar dari Trans7.

“Kedua, DPR RI meminta kepada Kementerian Komdigi dan KPI untuk bersama-sama melakukan audit, mengevaluasi izin hak siar dari Trans7, seperti sebagaimana yang disampaikan oleh KPI,” kata Cucun.

Baca Juga

Santriwati di Mamuju Sulbar Diduga Buang Bayi Hasil Hubungan Di luar Nikah, Jasad Ditemukan Mengenaskan di Belakang Pesantren

Ketiga, pihaknya meminta kepada Komdigi, KPI, dan seluruh pemerintah untuk hadir dengan memberikan sanksi tegas sesuai hasil audit yang dilakukan oleh Komdigi dan KPI.

Sebelumnya, Ketua Umum Himpunan Alumni Santri (Himasal) Jabotabek, Agus Salim, mengatakan pihaknya datang ke DPR untuk mengadukan terkait konten program Xpose Trans7.

Agus menegaskan para santri tidak diajarkan untuk berdemo. Namun, konten Xpose Trans7 dinilai sudah di luar batas.

“Saya bersama rekan-rekan datang kemari ke rumah rakyat untuk mengadu santri itu sebenarnya tidak diajarkan untuk demo oleh kiai. Tapi ini sudah di luar batas, bukan kami suruh demo, bukan,” ujar Agus saat rapat di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (16/10/2025).

Dia menyampaikan pihaknya menuntut keadilan bagi lembaga pendidikan berbasis agama, yakni pesantren. Pihaknya ingin negara turut bertanggung jawab kepada pesantren.

“Terus terang dari kami mulai datang ke pondok pesantren sampai kami punya cucu dan anak-anak di pondok pesantren, baru kali ini kami dapati pengkhinaan, pencacian fitnah yang sangat tinggi kepada pondok pesantren yang ada di Indonesia, khususnya pondok pesantren di Lirboyo,” kata Agus. (saa/nba)