Psikolog Forensik Sindir Kemenkum soal Pemindahan ke Nusa Kambangan: Penjara Gagal Bina Ammar Zoni, Justru Jadi ‘Sekolah Kejahatan’

Jakarta, tvOnenews.com - Pemindahan artis Ammar Zoni ke Lapas Nusa Kambangan menuai sorotan tajam. Bukan hanya karena statusnya sebagai residivis narkoba, tetapi juga karena kasus ini dianggap mencerminkan kegagalan sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Psikolog forensik Reza Indragiri Amriel menilai, empat kali Ammar Zoni terjerat kasus narkoba seharusnya menjadi alarm keras bagi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas).

“Empat kali Ammar Zoni bermasalah narkoba. Memalukan! Tapi jangan salah; Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan semestinya juga malu. Karena program pembinaan yang mereka kenakan ke AZ, andai program itu memang ada, ternyata tidak efektif,” ujar Reza, Kamis (16/10/2025).

Sumber :

• Ditjenpas

Menurut Reza, pemindahan Ammar Zoni ke Nusa Kambangan bukan solusi, apalagi hanya sebatas reaksi emosional untuk menunjukkan ketegasan.

Baca Juga

Kementerian Hukum Sahkan Kepengurusan Partai Bulan Bintang Pj Ketua Umum Yuri Kemal Fadlullah

Ia menyebut langkah itu berpotensi menjadi “buruk muka, cermin dibelah”, atau cara menutupi ketidakmampuan sistem penjara dalam membina narapidana.

Penjara Jadi Lingkungan Kriminogenik

Lebih jauh, Reza menegaskan bahwa penjara bisa berubah menjadi lingkungan kriminogenik, yaitu tempat yang justru memupuk perilaku jahat alih-alih memperbaikinya.

“Yang paling mengerikan adalah apabila penjara secara ironis menciptakan atau menyediakan lingkungan kriminogenik bagi AZ. Di situ AZ memperoleh modal baru, keterampilan baru, dan jaringan baru guna mempercanggih perilaku jahatnya,” ungkapnya.

Ia menilai, kegagalan sistem pembinaan membuat Ammar bukan sekadar pecandu, tapi residivis berbahaya yang tumbuh dalam sistem yang salah. Karena itu, tanggung jawab tidak hanya pada Ammar, tetapi juga pada pihak-pihak di balik “bisnis bawah tanah” di penjara.

Reza juga menyinggung kemungkinan adanya “apotek” atau jaringan peredaran narkoba internal di dalam lembaga pemasyarakatan. Menurutnya, fenomena ini tidak bisa diabaikan dan harus diusut secara tuntas.

“Keterlibatan pihak-pihak lain dalam ‘apotek’ atau ‘bisnis bawah tanah’ AZ juga perlu diusut dan diproses hukum. Mulai dari yang lalai, abai, hingga yang terlibat aktif,” tegasnya.

Ia bahkan menyarankan agar Ammar Zoni diberikan perlindungan hukum, seperti yang pernah diberikan kepada Richard Eliezer, agar bisa membuka tabir jaringan narkoba di balik jeruji.