Tanggapi Tegas Sikap Menkeu Purbaya, Istana Cari Skema Bayar Utang Kereta Cepat tanpa Sentuh APBN

Jakarta, tvOnenews.com – Istana menegaskan bahwa pemerintah tengah mencari jalan keluar untuk menyelesaikan pembayaran utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menolak keras penggunaan APBN untuk menutup utang jumbo proyek KCIC.

“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” ujar Prasetyo seusai menghadiri rapat kabinet di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.

Utang KCIC Bukan Dibahas di Rapat, tapi Pemerintah Dorong Keberlanjutan Proyek

Prasetyo menjelaskan, isu pembayaran utang proyek Whoosh tidak dibahas dalam rapat terbatas tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap mendukung keberlanjutan proyek transportasi cepat pertama di Asia Tenggara itu.

“Faktanya, Whoosh kini menjadi salah satu moda transportasi yang sangat membantu aktivitas masyarakat, terutama mobilitas dari Jakarta ke Bandung dan sebaliknya,” ujarnya.

Baca Juga

DPR: Tantangan Industri Pertahanan Nasional Terletak pada Konsistensi Kebijakan dan Dukungan Pembiayaan

Selain itu, Prasetyo juga menyinggung rencana pengembangan jalur kereta cepat hingga Surabaya, Jawa Timur.

“Justru kita ingin Whoosh ini berkembang, tidak hanya sampai Bandung, tetapi juga ke depan bisa terkoneksi hingga Surabaya,” imbuhnya.

Menkeu Purbaya Tegas: Jangan Gunakan Uang Negara

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menggunakan APBN untuk menanggung utang jumbo proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB).

Proyek yang dikelola oleh konsorsium KCIC dengan nilai utang mencapai Rp116 triliun itu disebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Danantara, superholding BUMN yang menaungi sejumlah perusahaan pelat merah.

“Kalau sudah dibuat Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih, harusnya mereka manage dari situ. Jangan ke kita lagi (Kemenkeu),” kata Purbaya dalam acara Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Ia menegaskan, utang KCIC bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan harus diselesaikan secara mandiri oleh BUMN yang tergabung dalam proyek tersebut. Purbaya juga mengingatkan bahwa sejak terbentuknya Danantara, seluruh dividen BUMN tidak lagi masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP), melainkan menjadi aset kelolaan superholding tersebut.