Legislator Gerindra Desak Presiden Prabowo Tinjau Ulang Penyegelan Wisata di Puncak Bogor

Jakarta, tvOnenews.com – Gelombang keresahan tengah melanda kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, usai kebijakan penyegelan sejumlah objek wisata oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Mulyadi, meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung dan mengevaluasi kebijakan yang dinilainya tidak berpihak pada rakyat.

Dalam kegiatan Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026 di The Rizen Premier Hotel, Cisarua, Kamis (9/10/2025), Mulyadi menyerap aspirasi ratusan pelaku usaha yang terdampak penyegelan tersebut. Ia menegaskan bahwa kebijakan itu telah menimbulkan keresahan dan merugikan banyak pihak, terutama masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari sektor wisata.

“Hari ini saya menjalankan tugas konstitusional, menyerap langsung aspirasi masyarakat. Saya mendengar sendiri bagaimana kebijakan ini membuat ribuan warga kehilangan pekerjaan dan penghasilan,” ujar Mulyadi.

Politisi Partai Gerindra itu menyebutkan, tindakan penyegelan oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq harus ditinjau ulang. Ia menilai pendekatan yang diambil terlalu ekstrem dan tidak mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi warga di kawasan Bogor Selatan.

“Ribuan pekerja dirumahkan, banyak usaha kecil gulung tikar. Hotel dan restoran sepi, omzet anjlok drastis. Bahkan, sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat ikut terpukul,” lanjutnya.

Selain berdampak pada ekonomi warga, kebijakan ini juga disebut menggerus Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor yang sebagian besar berasal dari pajak pariwisata. Mulyadi menilai, penyegelan harusnya menjadi langkah terakhir, bukan kebijakan pertama.

Baca Juga

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Masuk Radar Bakal Kandidat Pilpres 2029

“Kami mendukung penegakan aturan lingkungan hidup. Tapi jangan sampai masyarakat jadi korban. Harus ada solusi yang lebih bijak dan berkeadilan,” tegasnya.

Ia pun meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan langsung mengevaluasi kebijakan tersebut. Apalagi, kawasan Puncak tidak hanya menjadi ikon wisata nasional, tetapi juga berdekatan dengan kediaman pribadi Presiden di Bojongkoneng, Babakan Madang.

“Kami mohon perhatian Pak Presiden. Banyak warga mengeluh. Mereka kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan ada anak-anak yang terancam putus sekolah karena orang tuanya kehilangan pekerjaan,” kata Mulyadi.

Menurutnya, penataan kawasan wisata Puncak memang perlu dilakukan, tetapi harus dengan pendekatan yang melibatkan masyarakat, bukan mematikan mata pencaharian mereka. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara pelestarian alam dan kesejahteraan warga.

“Kawasan Puncak punya potensi luar biasa — udara sejuk, panorama indah, dan daya tarik wisata yang sudah dikenal luas. Tapi kebijakan yang tidak tepat bisa membuat potensi itu mati sebelum berkembang,” pungkasnya.

Seruan Mulyadi ini menjadi sinyal kuat bagi pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika tidak segera ditinjau ulang, dikhawatirkan penyegelan tersebut akan memicu krisis sosial-ekonomi baru di kawasan wisata andalan Jawa Barat itu. (nsp)