Pedagang JPM Tanah Abang Protes Harga Sewa Capai Rp1,3 Juta, Pertanyakan Kredibilitas Pengelola

Jakarta, tvOnenews.com — Puluhan pedagang yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Tanah Abang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pengelola JPM, Jalan Jatibaru Raya, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2025).

Mereka memprotes kenaikan tarif sewa kios yang disebut melonjak hingga dua kali lipat dan jauh lebih mahal dibandingkan blok-blok lain di Pasar Tanah Abang.

Ketua Asosiasi Pedagang JPM Tanah Abang, Jimmy Rory, mengatakan kenaikan tarif sewa yang diberlakukan pihak pengelola baru, PT Miratti Sarana Utama sangat memberatkan pedagang kecil.

Ia menyebut, saat ini biaya sewa kios di JPM mencapai Rp1,3 juta per bulan, sementara pedagang di Blok A, B, dan F hanya membayar sekitar Rp600 ribu.

“Sekarang itu harga sewa Rp1.300.000. Sedangkan di Blok A, B, F tidak lebih dari Rp600.000. Karena kami ini pedagang UMKM, artinya pedagang kecil harusnya sama seperti dulu Rp560.000, tidak boleh lebih dari pedagang Blok A, B, F,” ujar Jimmy di lokasi aksi.

Sebagai bentuk protes, Jimmy menginstruksikan seluruh pedagang JPM untuk tidak membayar sewa kios pada bulan Oktober ini. Langkah itu diambil untuk menekan pengelola agar meninjau ulang kebijakan yang dinilai sewenang-wenang.

“Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk bulan Oktober saya instruksikan kepada seluruh pedagang untuk tidak membayar sewa sebagai bentuk protes kita, keberatan terhadap kebijakan dan aturan yang mereka buat,” tegasnya.

Jimmy mengungkapkan, pihaknya telah melayangkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta untuk meminta perhatian terhadap nasib pedagang JPM.

Ia menuturkan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI melalui anggota dewan Wa Ode Herlina telah merespons dan mengundang perwakilan pedagang untuk hadir di Kantor DPRD DKI siang ini.

“Kalau bersurat malah sudah sampai Gubernur, tembusan DPRD dan lain-lain sudah. Tadi Alhamdulillah dari anggota DPRD ada yang hadir dari Fraksi PDI Perjuangan, Wa Ode Herlina, meminta kita ke DPRD dan akan meminta pihak Sarana Jaya untuk datang,” kata Jimmy.

Lebih lanjut, Jimmy menuding Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebagai pemilik aset JPM tutup mata terhadap keresahan pedagang.

Ia juga mempertanyakan keabsahan penunjukan PT Miratti sebagai pengelola baru yang dinilai tidak sesuai prosedur.

“Sampai hari terakhir Sarana Jaya saya datangi ke sana, ternyata mereka tidak merespons surat yang kami kirim, tidak merespons apa yang kita minta. Dalam hal ini Sarana Jaya menutup mata. Malah mereka menyerahkan sepenuhnya pengelolaan JPM ini ke PT Miratti. Kantornya saja tidak jelas, jangan-jangan perpindahan pengelola tidak dengan SOP yang betul, tidak ada tender dan lainnya,” ungkapnya.

Para pedagang berharap pemerintah daerah turun tangan menyelesaikan polemik tersebut agar mereka bisa tetap berjualan tanpa terbebani biaya sewa yang melambung tinggi. (agr)