Kemenko PM Sebut Dialog Jadi Fondasi Utama Kebijakan Ekonomi Kerakyatan: Kebijakan Efektif Lahir dari Percakapan

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) sebut dialog terbuka dan berkelanjutan dengan seluruh lapisan masyarakat adalah fondasi utama dalam merumuskan kebijakan ekonomi kerakyatan. 

Hal itu disampaikan Deputi Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison setelah kegiatan "Berdaya Bersama Kupang" yang digelar di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Acara tersebut mempertemukan Kemenko PM dengan ratusan pelaku ekonomi kreatif, gig workers, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta tokoh komunitas dan lintas agama.

Dia menilai kebijakan yang efektif hanya bisa lahir dari pemahaman mendalam atas aspirasi dan tantangan nyata yang dihadapi masyarakat di lapangan.

“Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak bisa merumuskan kebijakan dari menara gading. Kami di Kemenko PM percaya bahwa kebijakan yang efektif lahir dari percakapan yang tulus dan terbuka dengan masyarakat,” ujar Leontinus dalam keterangannya.

 “Setiap kelompok, mulai dari pelaku UMKM di desa, pekerja kreatif di kota, hingga tokoh komunitas, memiliki aspirasi dan tantangan unik. Tugas kami sebagai penyelenggara negara adalah mendengar, memahami, dan menerjemahkannya menjadi program yang relevan dan solutif," tambah dia.

Baca Juga

Disebut Bunuh UMKM, MBG Justru Banyak Buka Lapangan Kerja

Leontinus juga menjadikan acara di Kupang sebagai contoh nyata bagaimana dialog menjadi jembatan antara pemerintah dan warga. 

Kegiatan yang melibatkan lebih dari seribu peserta dari berbagai latar belakang tersebut, menurutnya, adalah manifestasi komitmen pemerintah untuk tidak hanya berbicara kepada masyarakat, tetapi berbicara bersama masyarakat. 

“Dari dialog di Kupang, kami mendapatkan masukan langsung mengenai tantangan yang dihadapi gig workers dan pelaku ekonomi kreatif, seperti kebutuhan akan kejelasan status kerja, akses terhadap perlindungan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan, hingga standarisasi keterampilan agar bisa bersaing di pasar global,” ungkapnya.

Dia mengaku masukan-masukan inilah yang menurutnya memperkaya proses perumusan regulasi dan program pemerintah agar lebih tepat sasaran.

Dia juga menambahkan, pendekatan dialogis memastikan bahwa program pemerintah tidak bersifat top-down, melainkan kolaboratif dan partisipatif. P

Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sejak awal, potensi keberhasilan program menjadi lebih tinggi karena adanya rasa kepemilikan bersama dari masyarakat.