Soroti Label Sertifikasi Layanan MBG, DPR sebut Banyak Diperjualbelikan

Jakarta, tvOnenews.com - Usai tingginya angka keracunan MBG, kini Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago soroti label sertifikasi layanan MBG. Pasalnya, ia katakan, tidak mudah bagi pemerintah menjamin setiap pihak yang terlibat dalam program layanan MBG itu benar-benar tersertifikasi.

Selain itu, politikus NasDem itu bilang, bahwa saat ini banyak label sertifikasi bagi ahli apapun bisa diperjualbelikan.

"Saya mau bicara sertifikasi. Ingat ya, sertifikasi ini banyak sekali disalahgunakan, diperjualbelikan. Saya menangani tiga catering pak sebelum saya masuk DPR. Tiga catering yang itu ribuan saya tangani dan saya tahu persis kenapa dan bagaimana agar tidak terjadi kasus-kasus yang seperti hari ini," ucap Irma saat rapat kerja bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Maka dari itu, ia meminta kepada seluruh pimpinan di BGN untuk turut bertanggung jawab dalam menjamin kesehatan dan kebersihan setiap menu di MBG.

Secara garis besar, ia juga mendesak pemerintah tidak hanya percaya dengan label sertifikasi yang diperoleh, baik para ahli gizi, SPPG hingga alat masak yang digunakan.

"Makanya saya minta kepada BGN, untuk tiga orang, bu nanik, tiga orang yang dikontrak oleh bgn di SPPG itu harusnya, satu menangani keuangan dan administrasi. Dua, dia tahu persis soal nilai gizi. Yang ketiga tentang higienis. Higienis itu bukan hanya menyangkut tentang makanan tapi menyangkut dengan SPPG di dapur," bebernya.

Irma juga mendesak adanya peran dari Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) untuk melakukan kontrol keamanan pangan di setiap SPPG dalam menyajikan ribuan porsi MBG.

"Maka kemudian harus dilakukan adalah kontrol. Siapa yang melakukan kontrol? BPOM dan Kemenkes. Kemenkes turunannya siapa? Dinas-dinas Kesehatan. BPOM siapa? Ya ada loka pom di sana, ada bpom di daerah juga," katanya.

Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap, pihaknya bakal menggenjot proses sertifikasi terhadap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG adalah unit layanan yang didirikan mitra untuk mendukung distribusi makanan bergizi sesuai standar BGN.

Satu upayanya, pemerintah sedang menyiapkan lembaga khusus untuk memberikan sertifikasi keamanan pangan.

"Ini dalam proses persiapan untuk menentukan lembaga independen yang tersertifikasi, yang mampu melakukan sertifikasi keamanan pangan," ucap Dadan.

Lanjutnya menjelaskan, nantinya di setiap SPPG akan berlaku dua sertifikasi yakni sertifikasi dari Kementerian Kesehatan dan Sertifikasi Keamanan Pangan dari Lembaga Independen.

"Jadi di SPPG nanti akan berlaku dua sertifikasi, yaitu sertifikasi higienis SLHS dari Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan, dan kemudian sertifikasi HACCP dari Lembaga Independen untuk Keamanan Pangan," katanya.

Walau demikian, ia tidak menjabarkan secara detail siapa saja pihak yang akan dilibatkan dalam lembaga independen sertifikasi tersebut.

Profesor lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) tersebut hanya memastikan kalau setiap Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) hingga Unit Kesehatan Sekolah (UKS) akan turut dilibatkan.

"Setelah kita melakukan rapat koordinasi lintas lembaga, disepakati bahwa puskesmas dan UKS akan lebih banyak dilibatkan di dalam hal mitigasi kesehatan dan penanganan darurat," ucapnya.

Bahkan, Dadan juga menyatakan, pihaknya sudah meminta dan menginstruksikan kepada seluruh SPPG agar didampingi oleh ahli masak yang terlatih. 

Terhadap SPPG yang memiliki kemampuan terbatas, pihaknya akan menerapkan pembatasan penerima manfaat menjadikan maksimal hanya 2.500 orang.

"Kemudian ada permintaan dari Komite Sekolah agar dilibatkan dalam pengawasan MBG, dan tentu saja kita akan melakukan pelatihan berulang untuk para penjamah makanan yang kita lakukan setiap dua bulan," pungkasnya. (aag)