Menkeu Purbaya Ancam Ganti Dirjen Anggaran Jika Kompensasi BUMN Telat Dibayar

Jakarta, tvOnenews.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan mempercepat pembayaran kompensasi kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penugasan, khususnya di sektor energi dan non-energi.

Langkah ini diambil untuk meringankan beban arus kas perusahaan pelat merah seperti Pertamina dan PLN, yang selama ini kerap terganggu akibat lambatnya pencairan dana pemerintah.

Purbaya menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9/2025). Ia menilai proses review dan audit pelunasan kompensasi selama tiga bulan terlalu lama, sehingga harus dipangkas hanya menjadi satu bulan.

“Kita akan review proses yang tiga bulan tadi. Kelamaan menurut saya juga. Harus dipastikan program PSO (Public Service Obligation) tidak mengganggu cash flow dari Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya,” tegas Purbaya.

Dana Pemerintah Tak Boleh Mengendap

Menurut Purbaya, percepatan pembayaran kompensasi juga penting agar dana pemerintah segera masuk ke sistem perekonomian, bukan hanya mengendap di Bank Indonesia (BI). Ia menyoroti peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang dinilainya masih kurang proaktif dalam menagih pencairan dana.

“Kalau bisa sebulan langsung bayar, kenapa harus tiga bulan? Uang saya juga nganggur di BI. Seharusnya Danantara lebih cerdas lagi, ketika saya sudah membuka ruang percepatan, mereka langsung datang dan minta,” ujar Purbaya.

Ia menegaskan pemerintah tak boleh lagi terlambat dalam membayar kompensasi, karena dampaknya bisa menekan operasional BUMN sekaligus mengganggu stabilitas energi nasional.

Ancaman Ganti Dirjen Anggaran

Dalam rapat tersebut, Purbaya juga melontarkan pernyataan tegas. Jika pembayaran kompensasi tetap lambat, ia siap mengganti Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan yang saat ini dijabat Luky Alfirman.

“Sebulan selesai. Kalau tidak, Dirjen Anggaran saya pindahkan,” ucapnya lantang.

Pernyataan ini sontak menjadi sorotan, mengingat posisi Dirjen Anggaran merupakan jabatan strategis di Kemenkeu. Sikap tegas Purbaya dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan BUMN tetap sehat secara finansial.

Anggaran Subsidi dan Kompensasi 2025

Sebagai informasi, pemerintah menetapkan pagu subsidi dan kompensasi energi maupun non-energi tahun 2025 sebesar Rp498,8 triliun. Hingga Agustus 2025, realisasi pembayaran baru mencapai Rp218 triliun atau sekitar 43,7% dari total pagu.

Angka tersebut menunjukkan masih ada selisih besar yang perlu segera dicairkan agar BUMN tak terbebani. Jika pencairan lambat, dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas arus kas perusahaan negara yang memikul beban subsidi energi.

DPR Dukung Percepatan

Beberapa anggota Komisi XI DPR RI menyambut baik langkah percepatan yang dicanangkan Menkeu Purbaya. Menurut mereka, percepatan ini akan memperbaiki keuangan BUMN sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, karena dana pemerintah dapat lebih cepat berputar di masyarakat.

Selain itu, percepatan pembayaran diyakini mampu menekan risiko utang jangka pendek BUMN, yang kerap membengkak akibat keterlambatan kompensasi.

Harapan untuk Sistem Baru

Ke depan, Purbaya berharap mekanisme pembayaran kompensasi bisa lebih transparan, cepat, dan tepat sasaran. Dengan percepatan proses review menjadi hanya satu bulan, ia optimistis arus kas BUMN akan lebih sehat dan stabil.

Langkah ini sekaligus menjadi sinyal keras bagi jajaran Kemenkeu agar tidak lagi menunda pencairan dana, serta memastikan tidak ada hambatan birokrasi yang mengorbankan kepentingan publik. (nsp)