DPR Ingatkan Pemerintah Penutupan Dapur MBG Bermasalah Bukan Solusi Akhir

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Gizi Nasional menutup 40 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program makan bergizi gratis (MBG) bermasalah usai banyak kasus keracunan.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai pemerintah telah melakukan keputusan yang tepat.

Namun, langkah tersebut bukan solusi akhir dalam melakukan evaluasi. Dia menyebut pemerintah juga harus memperbaiki bagian hulu.

“Penutupan dapur yang bermasalah adalah langkah tepat, tetapi bukan solusi akhir. Perbaikan harus dilakukan di hulu,” kata Edy kepada wartawan, Senin (29/9/2025). 

Dia juga mengapresiasi kebijakan pemerintah yang mewajibkan Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) pada SPPG. Menurutnya, SLHS merupakan standar mutlak untuk mencegah kasus keracunan.

“Tanpa standar dasar ini, risiko keracunan akan selalu menghantui penerima manfaat MBG,” tutur Politisi PDI Perjuangan ini. 

Baca Juga

DPR Kritik Praktik Monopoli Penerbangan Domestik, Usul Buka Akses untuk Maskapai Luar Negeri

Edy menekankan pengawasan MBG tidak boleh berhenti pada izin semata. Proses pemilihan bahan makanan, cara pengolahan, hingga distribusi harus diawasi dengan ketat.

Dia pun mengusulkan BGN kerja sama dengan puskesmas, dinas kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan.

“Selama kementerian dan lembaga ini jalan sendiri-sendiri ini. BGN lebih mengejar kuantitas SPPG ketimbang kualitas. Ini berbahaya,” kata dia

“Tanpa keterlibatan penuh pemerintah daerah, Kemenkes, dan BPOM, standar keamanan pangan tidak mungkin dijaga,” tandas Edy. (saa/iwh)