Ketua RW 02 Kelurahan Karet Jaksel Ungkap Masih Ada Warga Tinggal di Rumah Tidak Layak Huni

Jakarta, tvOnenews.com - Sejumlah permasalahan kehidupan masih menghantui warga RW 02 Kelurahan Karet, Jakarta Selatan, di balik rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) yang ingin melakukan penataan 55 RW kumuh.

Ketua RW 02 Kelurahan Karet, Jakarta Selatan, Kusnadi (56) menyebutkan bahwa sejumlah warganya masih ada yang tinggal di rumah tak layak huni.

“Masih ada sih. Kalau rumah yang tidak layak ya, masih ada yang tidak layak. Mungkin sekitar 5 atau 6 rumah yang perlu dibantu,” kata Kusnadi, saat dihubungi, Minggu (28/9/2025).

Sumber :

• Adinda Ratna Safira-tvOne

Sementara itu Kusnadi menerangkan bahwa pihaknya sempat mendapatkan adanya program bedah rumah pada tahun 2019.

Namun program ini bukan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melainkan dari Baznas (Badan Amil Zakat Nasional).

“Kita sebenarnya waktu itu 2019 kita ada yang namanya Bedah Rumah. Ini masing-masing RW itu mungkin dapat jatah 2 rumah gitu kan. Nah waktu itu kita dapat tuh langsung dari Baznas,” terang Kusnadi.

Lebih lanjut Kusnadi mengungkapkan, bahwa rumah yang mendapatkan program bedah rumah ini akan diberikan dana sebesar Rp50 juta. Menurutnya saat ini sekitar 4-5 rumah telah menerima program tersebut.

“Jadi dananya itu sekitar Rp50 juta. Iya, per rumah ya. Jadi itu dibongkar semua. Nah nanti misalnya duitnya kurang, nanti dari suara-suara mereka. Jadi selama 2019-2022 ini, kita sudah masuk sekitar 4-5 rumah yang sudah di bedah rumah,” tegas Kusnadi.

Kemudian Kusnadi mengatakan, permasalahan yang terjadi saat ini mengenai warganya yang masih tinggal di rumah tak layak huni, dikarenakan tinggal di rumah warisan.

“Iya masih (tinggal di rumah tak layak), cuma kan kalau seperti itu (bedah rumah) kan ada persyaratannya ya. Kadang-kadang ada yang rumahnya besar, rumah warisan. Cuman dia tidak punya uang, diajuin, tapi dilihat rumahnya ukurannya besar, ditolak. Ada juga yang diajuin karena rumahnya besar nih, 2 tingkat. Terus yang dibangun kan cuma hanya Rp50 juta. Nah dia minta semuanya dibetulin gitu, akhirnya gagal,” jelas Kusnadi.

“Jadi ada problem-problem tersendiri sih kalau saya melihat seperti itu. Solusinya kita belum tahu ya, karena saya juga kan gak bisa apa-apa,“ ucapnya.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) menargetkan penataan 55 RW kumuh sepanjang tahun 2025.

Penataan ini dilakukan secara bertahap di lima wilayah kota administrasi, dengan fokus pada peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan utilitas permukiman.

Berdasarkan data LOKASI CIP 2025 yang diterima tvOnenews.com, Senin (22/9/2025), kawasan kumuh yang menjadi prioritas penanganan tersebar di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Di Jakarta Pusat, terdapat sepuluh RW yang masuk program penataan, di antaranya RW 003 dan 004 Kelurahan Gunung Sahari Utara, RW 003 dan 007 Kelurahan Kemayoran, RW 004 dan 005 Kelurahan Kebon Kosong, RW 004 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, RW 002 Kelurahan Cempaka Baru, RW 004 Kelurahan Kenari, hingga RW 001 Menteng.

Jakarta Utara fokus pada wilayah pesisir dengan tiga RW, yakni RW 004 Kapuk Muara, serta RW 009 dan 015 Kelurahan Pejagalan.

Sementara di Jakarta Barat, jumlahnya paling banyak dengan sedikitnya 17 RW. Penanganan mencakup RW 007 hingga 010 di Kelurahan Cengkareng Barat, RW 001, 003, 004, dan 005 di Kelurahan Kamal, RW 002 dan 004 Rawa Buaya, hingga RW 003 Kota Bambu Selatan. RW 010 Semanan, RW 008 Tegal Alur, RW 001 Kelurahan Semanan, RW 011 Kapuk, terakhir RW 003 dan 011 Kelurahan Cengkareng Timur.

Di Jakarta Selatan, kawasan padat seperti RW 002 dan 007 Kelurahan Karet Kuningan, RW 001, 002, dan 005 Kelurahan Karet, RW 001 dan 013 Menteng Dalam, RW 001, 004, 005 Kuningan Timur, hingga RW 002 dan 005 Kelurahan Manggarai Selatan.

Untuk Jakarta Timur, terdapat 14 RW, di antaranya RW 004 dan 010 Kelurahan Cipinang, RW 003, 004, dan 009 Pekayon, RW 001, 002, 003, 004, dan 011 Pondok Kopi, hingga RW 005, 007, dan 008 Penggilingan.

Program ini menyasar perbaikan jalan lingkungan, drainase, jembatan antar kampung, penerangan jalan umum, hingga penyediaan fasilitas MCK komunal.

Pemprov menegaskan penataan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup warga tanpa menggusur mereka dari lingkungan tempat tinggal.

Dengan total 55 RW ditangani di tahun 2025, pemerintah berharap masalah kawasan kumuh dapat dikurangi secara signifikan menuju target penataan seluruh RW kumuh Jakarta pada 2026.

Total anggaran yang disiapkan tahun 2025 mencapai Rp317,8 miliar, dengan target penataan 55 RW kumuh yang tersebar di enam wilayah kota/kabupaten administrasi. (ars/muu)