Ketua RW 02 Kelurahan Karet Jakarta Selatan Ungkap Masih Ada Anak Putus Sekolah, Orang Tua Tak Mampu-Tak Ada Keinginan Untuk Sekolah

Jakarta, tvOnenews.com - RW 02 Kelurahan Karet, Jakarta Selatan, masuk dalam 55 RW kumuh di DKI Jakarta yang akan dilakukan penataan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP). 

Tak hanya kumuh, ternyata di wilayah ini masih terdapat permasalahan lain, yakni terdapat sejumlah anak yang putus sekolah. 

Hal ini diungkapkan oleh Ketua RW 02 Kelurahan Karet, Kusnadi (56), saat diminta keterangan tim tvOnenews.com pada Minggu (28/9/2025).

Kusnadi menyebutkan dari 7.643 jiwa yang hidup di 14 RT lingkungannya, total anak yang mengalami putus sekolah ada sekitar 1 persen.

“Masih banyak (anak-anak yang putus sekolah). Ada sekitar paling 5 orang, ya 1 persen,” kata Kusnadi.

Kusnadi menerangkan bahwa alasan anak putus sekolah di lingkungannya itu diantaranya orang tua yang tidak mampu untuk membiayai pendidikan anaknya. 

Lalu, ada juga anak yang memang tidak memiliki keinginan untuk menempuh pendidikan.

“Ada juga (orang tua) yang enggak mampu, ada juga kebanyakan yang anaknya enggak mau sekolah karena mungkin ya sudah terdidik gitu, sudah tertanam anak-anak sekolah itu, maunya main-main, nongkrong gitu,” ucap Kusnadi.

“Karena pendidikan itu masing-masing keluarga ada yang pendidikannya rendah, ada yang lebih pendidikannya lemah, ada juga yang pendidikannya tinggi,” terangnya.

Mengenai masalah pendidikan ini, Kusnadi tidak ingin juga menghakimi orang tua si anak.

Dirinya mengaku hanya dapat membantu sang anak dengan cara memberikan pekerjaan di wilayahnya tanpa harus menggunakan syarat ijazah.

Hal ini dilakukannya untuk meminimalisir sang anak memiliki kegiatan yang negatif seperti mabuk-mabukan. 

“Makanya kan saya kalau misalnya ada yang nganggur kadang saya kasih kerjaan dia gitu kan, di taman, enggak pakai ijazah. Jadi saya pekerjakan dia biar enggak mabuk-mabukan. Jadi dia punya perubahan-perubahan tersendiri. Yang artinya walaupun 1-2 orang yang kita bina itu bisa berubah,” tutur Kusnadi.

Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas PRKP menargetkan penataan 55 RW kumuh sepanjang tahun 2025. 

Penataan ini dilakukan secara bertahap di lima wilayah kota administrasi dengan fokus pada peningkatan kualitas sarana, prasarana dan utilitas permukiman.

Berdasarkan data LOKASI CIP 2025 yang diterima tvOnenews.com pada Senin (22/9/2025), kawasan kumuh yang menjadi prioritas penanganan tersebar di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Di Jakarta Pusat, terdapat sepuluh RW yang masuk program penataan di antaranya RW 003 dan 004 Kelurahan Gunung Sahari Utara, RW 003 dan 007 Kelurahan Kemayoran, RW 004 dan 005 Kelurahan Kebon Kosong, RW 004 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, RW 002 Kelurahan Cempaka Baru, RW 004 Kelurahan Kenari hingga RW 001 Menteng.

Jakarta Utara fokus pada wilayah pesisir dengan tiga RW, yakni RW 004 Kapuk Muara serta RW 009 dan 015 Kelurahan Pejagalan.

Sementara di Jakarta Barat jumlahnya paling banyak dengan sedikitnya 17 RW.

Penanganan mencakup RW 007 hingga 010 di Kelurahan Cengkareng Barat, RW 001, 003, 004 dan 005 di Kelurahan Kamal, RW 002 dan 004 Rawa Buaya hingga RW 003 Kota Bambu Selatan.

Lalu RW 010 Semanan, RW 008 Tegal Alur, RW 001 Kelurahan Semanan, RW 011 Kapuk. Terakhir RW 003 dan 011 Kelurahan Cengkareng Timur. 

Di Jakarta Selatan, kawasan padat seperti RW 002 dan 007 Kelurahan Karet Kuningan, RW 001, 002 dan 005 Kelurahan Karet, RW 001 dan 013 Menteng Dalam, RW 001, 004, 005 Kuningan Timur, hingga RW 002 dan 005 Kelurahan Manggarai Selatan. 

Untuk Jakarta Timur, terdapat 14 RW di antaranya RW 004 dan 010 Kelurahan Cipinang, RW 003, 004 dan 009 Pekayon, RW 001, 002, 003, 004 dan 011 Pondok Kopi hingga RW 005, 007 dan 008 Penggilingan. 

Program ini menyasar perbaikan jalan lingkungan, drainase, jembatan antar kampung, penerangan jalan umum hingga penyediaan fasilitas MCK komunal.

Pemprov DKI Jakarta menegaskan penataan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup warga tanpa menggusur mereka dari lingkungan tempat tinggal. 

Dengan total 55 RW ditangani di tahun 2025, pemerintah berharap masalah kawasan kumuh dapat dikurangi secara signifikan menuju target penataan seluruh RW kumuh Jakarta pada 2026.

Total anggaran yang disiapkan tahun 2025 mencapai Rp317,8 miliar dengan target penataan 55 RW kumuh yang tersebar di enam wilayah kota/kabupaten administrasi. (ars/nsi)