Miris! Warga Jakarta Masih Tak Punya MCK, DPRD Fraksi Gerindra Tegur Pemprov

Jakarta, tvOnenews.com - Fakta bahwa masih ada warga Ibu Kota yang tidak memiliki fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) memicu sorotan tajam DPRD DKI Jakarta.

Anggota Komisi D Fraksi Gerindra, Ali Lubis, menyebut kondisi tersebut sangat memprihatinkan dan menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah daerah.

“Ya saya pikir ini sangat sedih dan miris ya saya mendengarnya, kota Jakarta yang katanya mau menuju kota global seperti kota di negara maju ternyata masih ada warganya yang tidak memiliki MCK sampe saat ini,” ujar Ali saat dihubungi tvOnenews.com, Kamis (25/9/2025).

Ali meminta Gubernur DKI Jakarta bersama jajarannya lebih sering turun langsung ke lapangan untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi.

“Oleh sebab itu saya meminta kepada Pemprov Jakarta dan Pak Gubernur agar sering-sering kunjungan ke lapangan atau ke pemukiman warga untuk melakukan pengecekan,” tegasnya.

Menurutnya, anggaran daerah seharusnya cukup untuk membenahi persoalan mendasar tersebut.

“Sebab anggaran yang disediakan untuk membenahi, memperbaiki atau menyediakan fasilitas kepada warga sangat cukup,” jelas Ali.

Ia juga menyoroti lemahnya kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta.

“Dan saya minta juga kepada Dinas Perumahan Rakyat agar memperhatikan hal-hal seperti ini, karena ini sangat fatal sekali dan terlihat pengawasan di lapangan sangat lemah,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua RW 004 Kelurahan Kenari, Jakarta Pusat, Andi (57), mengungkapkan bahwa sekitar 2–3 persen dari 3.000 jiwa warganya belum memiliki MCK.

“Banyak juga rumah warga itu yang belum punya kamar mandi ya. Ada beberapa lah, ya sekitar kurang lebih 2-3 persen,” kata Andi, Selasa (23/9/2025).

Andi menjelaskan, pihaknya sempat mendapat bantuan pembangunan MCK dari Kementerian Sosial saat Tri Rismaharini menjabat.

“Ya kita bikin tuh 2 (MCK) itu. Itu kemarin dapet dari Kemensos justru waktu (zaman) Bu Risma itu kita dialog, Bu Risma langsung tanggap. Itu lah yang saya tahu apa. Pejabat yang peduli sama masyarakat dan birokrasinya itu gak bebelit-belit ya,” tuturnya.

Padahal, Pemprov DKI melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) sebelumnya menargetkan penataan 55 RW kumuh dengan alokasi dana Rp317,8 miliar. (agr/rpi)