Pemerintah Siapkan Lahan Eks BLBI dan Aset Rampasan Negara untuk Rumah Rakyat

Daftar tersebut akan menjadi acuan utama dalam menentukan lokasi pembangunan perumahan rakyat, baik dalam bentuk rumah subsidi maupun hunian sederhana lainnya.

Dengan pemanfaatan aset ini, pemerintah berharap mampu mempercepat realisasi target penyediaan jutaan rumah layak huni, sekaligus memberikan keadilan sosial melalui pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi yang dikembalikan untuk kepentingan publik.

Solusi untuk Backlog Perumahan

Langkah pemerintah ini juga sejalan dengan upaya mengatasi backlog perumahan nasional yang masih tinggi. Data terbaru menunjukkan, jutaan masyarakat Indonesia belum memiliki rumah sendiri dan sebagian besar berasal dari kalangan MBR.

Pemanfaatan lahan eks BLBI dan aset rampasan negara diproyeksikan mampu menjadi salah satu solusi untuk menekan angka backlog tersebut. Selain itu, pembangunan rumah subsidi dengan memanfaatkan lahan negara juga akan menekan harga, sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat.

Penantian Masyarakat

Baca Juga

Bencana Sumatra, Menteri Ara Andalkan CSR Swasta untuk Bangun 2.603 Hunian Tetap di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Sejauh ini, masyarakat masih menanti realisasi nyata dari rencana besar pemerintah ini. Jika berhasil dieksekusi, langkah ini bukan hanya menyelesaikan persoalan aset mangkrak, tetapi juga menghadirkan manfaat langsung bagi rakyat.

Dengan dukungan sinergi lintas lembaga, pemerintah optimistis program ini dapat segera diumumkan dan dijalankan. Publik kini menunggu apakah rencana tersebut benar-benar bisa diwujudkan sebagai jawaban atas kebutuhan perumahan yang semakin mendesak. (ant/nsp)