Guru Besar Indonesia Minta Pemerintah untuk Kemerdekaan Palestina

Jakarta, tvOnenews.com - Ratusan guru besar dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia mendesak Pemerintah Indonesia untuk membuat kebijakan luar negeri yang membantu kemerdekaan Palestina.

Para profesor ini meminta agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mereformasi Dewan Keamanan yang ada di lembaga tersebut.

“Kami berharap dukungan ini akan mendorong Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan kalibrasi kebijakan luar negeri yang mempertemukan itikad mulia membela Palestina dengan semua tantangan yang ada, serta Indonesia tetap bertekad mengawal dan membersamai bangsa Palestina sampai merdeka,” kata Rektor Universitas Indonesia (UI), Prof. Heri Hermansyah, saat membacakan pernyataan sikap tersebut, di Masjid Ukhuwah Islamiyah, Kampus UI Depok, mengutip Antara pada Sabtu.

Sebanyak 880 guru besar di berbagai kampus di Indonesia menyepakati pernyataan sikap tersebut, baik daring maupun luring.

Selain Prof. Heri, guru besar lain yang turut menandatangani, antara lain Prof. M. Mahfud MD, Prof. R. Siti Zuhro, Prof. Fasli Jalal, Prof. Didik J. Rachbini, Prof. Nuhfil Hanani, Prof. M. Nasih, Prof. Widodo, Prof. M. Madyan, Prof. Suharnomo, Prof. Jamaluddin Jompa, Prof. Budi Wiweko, Prof. Eko Prasojo, Prof. Tirta N. Mursitama, Prof. Yayan Rahtikawati, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, dan Curie Maharani

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh Prof. Heri, para guru besar meminta Pemerintah Indonesia konsisten mengawal implementasi keputusan Sidang Umum PBB ke-80 hingga terwujudnya negara Palestina yang merdeka.

Baca Juga

Jangan Salah, Begini Niat Puasa Ramadhan yang Benar agar Puasanya Diterima

Selain itu, Pemerintah Indonesia diminta mempertimbangkan rincian legal-formal yang harus disiapkan dan disepakati seperti batas-batas negara, definisi bangsa Palestina, mandat pemerintahan, dan sebagainya.

“Upaya ini membutuhkan komitmen jangka panjang,” ujar Prof. Heri.

Para guru besar juga mendesak agar Pemerintah Indonesia memperjuangkan dengan segera pemberian jaminan keamanan dan keselamatan bagi rakyat Palestina.

Hal ini bisa dilakukan melalui pengiriman Pasukan Perdamaian PBB ke wilayah yang mengalami konflik.

“Harus diingat, konflik Palestina-Israel pada hakikatnya adalah akibat dari penjajahan, okupasi, pengusiran paksa, serta perampasan wilayah bangsa Palestina oleh zionisme,” tegas Prof Heri.