Dugaan Pungli di Samosir Ungkap Program Jaga Desa Ternyata Tak Dibarengi Anggaran

"Jaga Desa ini mungkin dalam rapat dengan Plt JAM-Bin, bisa kita sampaikan agar alokasi (anggaran) program jaga desa ini harus ada. Jangan sampai kemudian dalam tanda kutip berharap dari pihak yang ada di desa," ucapnya. 

Nasir lantas menyinggung adanya tekanan psikologis yang dihadapi kepala desa di daerah pemilihannya. Ketika ada perayaan ulang tahun, banyak camat yang diminta menyiapkan anggaran untuk rangkaian kegiatannya. 

"Rasanya tak enak, apalagi kalau misalnya yang minta itu adalah institusi penegak hukum, tak dikasih dicari-cari juga nanti kesalahan awak. Itu anggapan di masyarakat," tandasnya. 

Senada, Anggota Fraksi Golkar Benny Utama mempertanyakan kenapa program Jaga Desa yang dicanangkan Jaksa Agung ST Burhanudin sampai tidak dibarengi dengan anggaran. Lebih parah lagi jika dalam pelaksanaannya diduga sampai memungut kepala desa. 

Ia meminta agar ke depan hal itu tidak terjadi kembali. Benny menyarankan agar kejadian di Samosir tak terulang, Kejari seluruh Indonesia agar berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat ketika mengadakan kegiatan. 

"Kalau toh tidak didukung anggaran, pengalaman daerah lain itu biasanya Pemda ada anggaran untuk seperti itu. Jadi tidak harus (memungut) Apdesi, kepala desa. Jangan kepala desa, ini sensitif sekali," tegasnya. 

Baca Juga

Lantik Kepengurusan Baru DPP AMRI, PRI Targetkan Lolos Parlemen pada Pemilu 2029

Terkait dengan dugaan pungli di Samosir ini, Anggota Fraksi NasDem Rudianto Lallo menyebut dua hal yang ditakuti kepala desa di seluruh Indonesia, termasuk di Samosir. Dua hal itu adalah ketakutan dipanggil dan diperiksa Kasatserse Kepolisian dan Kasi Intel Kejaksaan. 

Sementara Anggota Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan mengapresiasi keberanian warga Samosir melaporkan dugaan adanya pungli oleh oknum Kejari Samosir. Katanya, sepanjang dirinya menjadi Anggota DPR RI selama tiga periode, baru kali ini ada anak muda memperjuangkan keadilan sampai ke Komisi III DPR. 

"Belum ada sepanjang saya tiga periode di DPR ini, belum pernah saya dengar masyarakat hadir di ruang Komisi III mempersoalkan bukan jumlah uangnya, tapi rasa keadilannya," kata dia. (muu)