Soal Prajurit TNI Masih Berjaga di DPR, Andreas Hugo: Pihak Keamanan Tahu Kapan Perlu Ditarik

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo menanggapi soal masih adanya prajurit TNI yang masih berjaga di Komplek Parlemen meski gelombang demontrasi sudah kondusif.

Andreas mengungkapkan, bahwa penentuan waktu penarikan prajurit sendiri ada dipihak keamanan mengikuti dengan kondisi yang masih terjadi di lapangan.

Sehingga dalam ini, fungsi intelijen dibutuhkan untuk memastikan kondisi pasca rentetan demonstrasi kembali aman.

"Tentu pihak keamanan yang mengetahui secara pasti kapan perlu ditarik dan kapan itu masih ada di sini," katanya, Rabu (17/9).

"Dalam arti selama ini, kan, kami punya fungsi intelijen, kami punya fungsi keamanan yang seharusnya bisa menjaga," sambungnya.

Meskipun prajurit TNI disiagakan untuk menjaga keamanan, namun sambung Andreas jangan sampai menggangu aktivitas keluar masuk pekerja yang berada di lingkungan DPR RI.

"Situasi aman kan tidak berarti hanya apa yang keliatan seperti sekarang. Tetapi bisa jadi apa yang tidak keliatan muncul (ancaman) secara tiba-tiba," ungkapnya.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik keputusan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafri Sjamsuddin yang menyetujui TNI dikerahkan untuk menjaga gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta.

Koalisi masyarakat sipil menilai, pernyataan Menteri Pertahanan tidak sejalan dengan tuntutan rakyat yang tertuang dalam agenda tuntutan 17+8 yang menginginkan agar Pemerintah menghentikan keterlibatan TNI.

"Dengan demikian Menteri Pertahanan jelas-jelas melawan arus kehendak rakyat dan hal itu cermin dari Pejabat Pemerintahan yang tidak mendengarkan suara rakyat," demikian pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil, Selasa (16/9/2025).

Sekedar informasi, Koalisi Masyarakat Sipil ini terdiri dari IMPARSIAL, CENTRA INITIATIVE, Raksha Initiatives, HRWG, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), DEJURE, PBHI, Setara Institute, LBH Apik dan WALHI. (aha/raa)