Presiden Prabowo Ingin Bentuk Tim Komisi Reformasi Polri

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI Prabowo Subianto akan membentuk komisi untuk mengevaluasi dan mereformasi Polri. 

Pembentukan itu sebagai bentuk merespon aspirasi yang disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang terdiri dari sejumlah tokoh bangsa dan lintas agama.

"Disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian," ujar eks Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom, dikutip Jumat, (12/9/2025).

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Prabowo sudah lebih dulu melakukan langkah tersebut. Bahkan, sebelum diminta langsung oleh GNB.

"Jadi istilahnya tadi itu gayung bersambut ya. Apa yang dirumuskan teman-teman ini justru itu yang sudah akan dilakukan oleh Bapak Presiden terutama menyangkut masalah reformasi dalam bidang kepolisian tadi," ujar Nasaruddin.

Kemudian, Prabowo juga disebut menyetujui pembentukan komisi investigasi independen untuk mengusut kericuhan demonstrasi pada 25 - 30 Agustus 2025 lalu.

Baca Juga

AKBP Didik Putra Kuncoro Terancam Hukuman Mati Buntut Kasus Narkoba hingga Penyimpangan Seksual

Sebab, aksi unjuk rasa pada 28 Agustus 2025 lalu diwarnai oleh perusakan fasilitas umum, penjarahan, hingga merenggut nyawa seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan taktis (rantis) Barracuda milik Brimob Polri.

Anggota GNB, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa pembentukan tim investigasi independen perlu dilakukan agar tak menimbulkan fitnah kepada masyarakat sipil, termasuk aktivis dan mahasiswa yang menggelar demonstrasi.

"Saya ingin sampaikan di sini bahwa salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk Komisi Investigasi Independen terkait dengan kejadian prahara Agustus beberapa waktu yang lalu, yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka, dan seterusnya cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu, dan detailnya tentu nanti pihak Istana akan menyampaikan bagaimana formatnya," pungkasnya.(ree)

Rahmat Fatahillah Ilham