Menkeu Purbaya Didesak Ketua Komisi XI Respons Keresahan Publik

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun desak Menteri Keuangan yang baru dilantik, Purbaya Yudhi Sadewa, segera merespons dan menjawab keresahan publik yang mengemuka dalam aksi demonstrasi beberapa pekan terakhir.

Misbakhun di Jakarta, mengatakan, bahwa tuntutan publik yang muncul belakangan ini merupakan cermin dari kondisi ekonomi riil yang dihadapi masyarakat, terutama terkait beban biaya hidup dan keadilan dalam kebijakan fiskal.

“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan merumuskan ulang kebijakan fiskal agar lebih peka terhadap dinamika sosial dan ekonomi di masyarakat,” ucapnya.

Maka dari itu, Misbakhun merekomendasikan lima langkah alternatif guna menjawab keresahan publik.

Pertama, Misbakhun menekankan pentingnya memperkuat subsidi pangan dan energi secara tepat sasaran.

Menurutnya, subsidi selama ini sering bocor dan tidak sepenuhnya dinikmati kelompok miskin.

Baca Juga

Ihwal Kasus Amsal Sitepu, Lola Nelria: Aparat Hukum Harus Jaga Amanah Publik

“Subsidi harus jatuh ke tangan yang berhak. Kalau harga beras, minyak goreng, listrik, dan LPG bisa dijaga tetap terjangkau, rakyat kecil akan langsung merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Kedua, Misbakhun menyoroti perlunya memperluas program padat karya serta memberi insentif kepada UMKM.

Ia menegaskan penciptaan lapangan kerja baru jauh lebih mendesak daripada sekadar memberi keringanan pajak.

“UMKM adalah urat nadi ekonomi rakyat. Kalau mereka diberi insentif, tidak hanya daya beli yang terjaga, tapi juga akan tercipta lapangan kerja baru,” jelasnya.

Ketiga, ia menekankan bahwa pemerintah harus fokus pada stabilisasi harga pangan dengan memperkuat cadangan nasional dan distribusi logistik.

Menurutnya, lonjakan harga beras yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir harus segera dikendalikan. Operasi pasar dan subsidi ongkos angkut dari daerah surplus ke daerah defisit merupakan langkah yang tidak bisa ditunda.

Keempat, ia merekomendasikan penguatan jaring pengaman sosial dengan mendorong agar bantuan langsung tunai (BLT) fleksibel kembali diaktifkan.

Menurutnya, BLT fleksibel karena terbukti efektif saat pandemi COVID-19.

“BLT yang cepat dan tepat sasaran bisa meredam keresahan sosial. Jangan sampai rakyat menunggu terlalu lama untuk merasakan bantuan,” katanya.

Terakhir, Misbakhun menekankan perlunya reformasi fiskal progresif agar ruang APBN tetap sehat tanpa membebani rakyat kecil. Menurutnya, kelompok kaya dan sektor sumber daya alam (SDA) besar harus berkontribusi lebih banyak.