Serikat Pekerja Ojol Bertemu Pimpinan DPR, Desak Prabowo Keluarkan Perpres Perlindungan Ojek Online

Jakarta, tvOnenews.com - Serikat pekerja ojek online (ojol) yang terdiri dari beberapa asosiasi bertemu pimpinan DPR RI untuk audiensi hak pekerja. 

Mereka diterima oleh tiga Wakil Ketua DPR RI yakni Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).

Diketahui, sejumlah serikat pekerja ojol yang menghadiri audiensi itu antara lain Sepeta Indonesia (Vaksentral Perjuangan Ojol), Serikat Pengemudi Daring (Speed).

Lalu, Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), Perkumpulan Armada Sewa, SPA1, hingga Serikat Pekerja Transportasi Berbasis Aplikasi.

Hadir pula Legislator PDIP Rieke Diah Pitaloka selaku Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja dan anggota Satgas Perlindungan Pekerja Indonesia yang dibentuk DPR.

Rieke mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk membentuk Peraturan Presiden (Perpres) yang di dalamnya mengatur soal jaminan sosial.

Baca Juga

Jemaah Haji Merasa ‘Diperas’ Biaya Kesehatan, DPR Usul Ada RS Haji di Tiap Embarkasi

“Kalau diperkenankan, apakah memungkinkan ada semacam perpres. Dan di dalam perpres itu terutama adalah tentang jaminan sosial. Jaminan sosialnya setidaknya kecelakaan kerja dan kematian,” kata Rieke dalam audiensi.

Menurutnya, dikeluarkan Perpres dapat dilakukan sambil menunggu penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online. Dia menjelaskan pihaknya ingin agar pekerja ojol mendapat jaminan kecelakaan kerja dengan Rp16.800 per orang.

“Hanya Rp16.800 per orang, Pak. Dan itu sudah dapat JKK, JKM. Kalau ada kecelakaan, ditanggung semuanya. Pengobatannya, santunan cacat total Rp68.000.000. Kalau ada yang meninggal seperti Affan kemarin seperti dia, kebetulan sudah kita perjuangkan, punya BPJS. Dapat Rp70.000.000,“ ujar Rieke.

“Dan kalau sampai meninggal, ada santunan kematian Rp42.000.000. Dan kalau kemudian anaknya itu, Pak, bisa dapat beasiswa Rp174.000.000 untuk TK, SD, SMA, sampai perguruan tinggi untuk dua orang, Pak,” lanjutnya.

Terkait skema jaminan tersebut, Rieke menyebut hal itu bisa dibicarakan dengan pihak perusahaan aplikasi. Dia berharap pimpinan DPR bisa meneruskan usulan ini kepada Prabowo.

“Saya mau mewakili teman-teman jaringan ini kiranya bisa dikomunikasikan oleh pimpinan DPR. Apakah mungkin ada kebijaksanaan dari Bapak Presiden Prabowo,” kata Rieke. (saa/nba)