JAKI Kemanusiaan: Tokoh-Tokoh Sebaiknya Mendinginkan Situasi Dengan Mengajak Masyarakat Menyalurkan Aspirasi Tanpa Provokasi

Jakarta, tvOnenews.com - Koordinator Eksekutif JAKI Kemanusiaan Inisiatif Yudi Syamhudi Suyuti, menilai kejadian atau tragedi amuk massa, kerusuhan, perusakan fasilitas umum dan penjarahan-penjarahan yang terjadi pada 25 Agustus 2025 hingga 31 Agustus 2025, dinilai membuat kondisi negara dan masyarakat menjadi tidak stabil. 

Namun, secara umum dengan adanya perintah Presiden Prabowo kepada Panglima TNI dan Kepolisian, situasi bergejolak dapat langsung teredam, terhenti tanpa terjadi tindakan-tindakan eksesif oleh aparat TNI dan Polri ke masyarakat. 

"Sebuah tindakan perintah Presiden ini menjadi tindakan stabilisasi keamanan secara cepat dan akurat," katanya kepada wartawan, Rabu (3/9).

Dari peristiwa dan kejadian amuk massa dan gerakan-gerakan destruktif tersebut, kata Yudi, semua perlu sama-sama kembali belajar dan merefleksikan diri. 

Sumber :

• Istimewa

Baca Juga

Ramai soal Pilpres 2029, Pengamat Sebut PDIP Bisa Mainkan ‘Kartu Truf’ Megawati

Dan sebaiknya, kata dia ke depan tokoh-tokoh politik masyarakat yang berpengaruh di entitas atau masyarakatnya justru bisa mendinginkan situasi. 

Serta menggiring masyarakat untuk menyalurkan aspirasi ke saluran yang tepat melalui cara-cara bermartabat dan bijaksana. 

"Bukan malah membuat provokasi yang mendorong amuk massa atau mengajak masyarakat menyerang Presiden. Hal-hal stabilitas juga begitu penting dalam membangun demokrasi nasional, baik demokrasi politik, demokrasi sosial dan demokrasi ekonomi sesuai tradisi ke Indonesiaan. Ini yang menurut kami justru disosialisasi ke masyarakat oleh tokoh-tokoh yang memiliki kedekatan emosional dengan entitas dan masyarakatnya," paparnya. 

Termasuk dalam membangun supremasi keadilan dan ide-ide apa pun untuk memperbaiki bangsa dan negara. Meskipun penyampaiannya disampaikan secara kritis.

"Perintah Presiden Prabowo terhadap perlindungan praktik demokrasi sudah jelas disampaikan, agar jajaran pemerintahnya termasuk aparat-aparatnya agar konsisten menjalankan konstitusi dan undang-undang, baik undang-undang di tingkat nasional dan internasional terkait kebebasan dan kemerdekaan berpendapat, berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat," papar Yudi.

JAKI Kemanusiaan Inisiatif pun mendukung langkah-langkah Presiden, pimpinan DPR dan masyarakat untuk terus berinteraksi satu sama lain dalam membangun demokrasi partisipatif, aspiratif tanpa provokasi dan mengarah ke ajakan-ajakan amuk massa.