BEM SI Batal Demo, Imbau Masyarakat Tak Terprovokasi Kerusuhan Jakarta

Jakarta, tvOnenews.com - Rencana aksi besar yang digagas Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan pada Selasa, 2 September 2025, resmi dibatalkan.

Keputusan mengejutkan ini diumumkan langsung oleh Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan, Muhammad Ikram, yang menegaskan pembatalan bukanlah bentuk ketakutan, melainkan strategi menjaga suara mahasiswa agar tidak hilang di tengah situasi Jakarta yang semakin panas pascakerusuhan.

“Melihat kondisi di wilayah Jakarta dan beberapa daerah yang semakin abstrak dan tidak kondusif karena banyaknya kerusuhan, itu adalah tindakan yang jauh dari harapan kami," kata Ikram dalam keterangan resminya, Selasa (2/9).

Ikram menegaskan, penundaan aksi ini bukan berarti mahasiswa gentar. Justru, menurutnya, langkah mundur ini adalah strategi untuk menyiapkan gebrakan lebih kuat di momentum yang tepat.

“Daripada itu, kami memilih mundur selangkah dan memastikan tetap bakal ada aksi di waktu yang tepat guna tersampaikannya aspirasi dan keresahan ini dengan baik," tambahnya.

Imbauan BEM SI: Jangan Terprovokasi Kerusuhan

Selain membatalkan aksi, BEM SI juga mengirim pesan penting kepada masyarakat. Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan, meminta publik tetap tenang, bersatu, dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk menciptakan kekacauan.

"Menyelamatkan Indonesia bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua. Masyarakat harus tetap bersatu, tidak mudah terprovokasi," kata Muzammil dalam siaran resminya, Senin (1/9).

Muzammil menekankan, demonstrasi adalah hak masyarakat yang dijamin undang-undang. Namun, hak itu tidak boleh berubah menjadi tindakan anarkis seperti perusakan fasilitas umum maupun penjarahan.

"Kita harus menjaga fasilitas umum yang menjadi milik bersama. Gerakan rakyat harus tetap murni sebagai suara nurani, bukan sebagai alat penghancur negeri," jelasnya.

Tuntutan Tetap Hidup

Walau aksi ditunda, tuntutan mahasiswa tetap bergema. BEM SI menegaskan masih akan menekan pemerintah dalam sejumlah isu krusial. Beberapa di antaranya adalah percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, pengusutan kasus meninggalnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan, hingga evaluasi besar-besaran terhadap anggaran DPR.

"Anggaran DPR harus dievaluasi dan diperkecil untuk kemudian dialihkan demi kepentingan rakyat," tegas Muzammil.

Respons Pemerintah

Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto bersama pimpinan partai politik di parlemen sudah merespons dengan mencabut sejumlah fasilitas DPR. Dalam pernyataan di Istana Merdeka, Minggu (31/8), Prabowo menyebut besaran tunjangan anggota DPR dipangkas dan kunjungan kerja ke luar negeri dimoratorium.

Selain itu, Prabowo juga meminta DPR RI segera membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan masyarakat.

“Saya juga akan meminta pimpinan DPR RI untuk segera mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, dan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi, agar bisa diterima dengan baik dan berdialog langsung,” ujarnya.

Dengan kondisi yang masih dinamis, publik kini menunggu langkah lanjutan mahasiswa dan bagaimana pemerintah benar-benar menindaklanjuti aspirasi yang berkembang. (nsp)