Andovi dan Jovial Da Lopez Ikut Unjuk Rasa ke DPR Bawa 17+8 Tuntutan: Kita Mau Reformasi DPR Besar-besaran

Jakarta, tvOnenews.com - Influencer yang terdiri dari Jerome Polin, Andovi Da Lopez, Jovial Da Lopez, aktivis Salsa Erwina, dan lainnya membuat 17+8 tuntutan rakyat yang ditujukan untuk pemerintah, partai politik, Polri, hingga TNI.

Selain disebarkan melalui media sosial, tuntutan ini juga disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang digelar di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, pada Senin (1/9/2025).

Dari tuntutan itu, 17 tuntutan merupakan tuntutan jangka pendek yang harus dilaksanakan maksimal Jumat (5/9/2025). Berikut ini daftarnya:

A. Untuk Presiden Prabowo

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran
2. Bentuk tim investigasi independen untuk kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan

B. Untuk DPR RI

Baca Juga

Kasus Dugaan Kekerasan Anak di Daycare Buat DPR Geram, Sahroni: Ini Benar-benar Kebiadaban

1. Bekukan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru
2. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR)
3. Dorong Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK)

C. Untuk Ketua Umum Partai Politik 

1. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik
2. Umumkan partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis
3. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil

D. Untuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

1. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan
2. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia
3. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindak kekerasan dan melanggar HAM

E. Untuk Kementerian Sektor Ekonomi

1. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes dan mitra ojol) di seluruh Indonesia
2. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak
3. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing

F. Untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI)

1. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil
2. Tegakan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri
3. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi

Sedangkan, 8 tuntutan merupakan tuntutan jangka panjang yang harus dipenuhi dalam waktu setahun atau deadline 31 Agustus 2026.

1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran (lakukan audit independen yang diumumkan ke publik)
2. partai politik dan kuatkan pengawasan efektif
3. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil 
4. Sahkan dan tegakkan Undang-Undang perampasan aset koruptor
5. Reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis
6. TNI kembali ke barak, tanpa pengecualian
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen
8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan

(saa/muu)