Besok Jakarta Kembali Memanas: BEM SI Demo Besar, DPR & Partai Politik Jadi Sorotan

Jakarta, tvOnenews.com - Jakarta sempat terasa sedikit lebih tenang pada Senin (1/9/2025), setelah berhari-hari mencekam akibat rentetan aksi demonstrasi di berbagai titik vital. Namun ketenangan ini hanya bersifat sementara. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memastikan mereka akan kembali turun ke jalan besok, Selasa (2/9/2025).

Kepastian itu disampaikan langsung oleh Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan, Muhammad Ikram. Ia menegaskan, penundaan aksi hari ini dilakukan semata karena kondisi Jakarta yang dinilai masih belum stabil dan berpotensi memicu bentrokan liar.

“Untuk wilayah Jakarta, karena melihat kondisi yang sangat buruk, kami memastikan kami tidak turun hari ini,” kata Ikram dalam keterangan resminya.

Aksi yang akan digelar besok merupakan kelanjutan dari gerakan “Indonesia (C)Emas” yang pertama kali digulirkan 28 Juli 2025 lalu. Ikram memastikan strategi baru sudah disiapkan agar seluruh aspirasi mahasiswa bisa tersampaikan secara efektif sekaligus damai. “Segala bentuk tuntutan dan aspirasi harus bisa tersampaikan tanpa terprovokasi untuk melakukan tindakan anarkis,” tegasnya.

Ketegangan Politik, DPR & Partai Politik Jadi Sorotan

Kembalinya gelombang mahasiswa ini menambah panas suhu politik nasional. Partai-partai politik pun ikut melakukan langkah darurat, salah satunya dengan menonaktifkan sejumlah kadernya yang duduk di DPR. Namun, publik mempertanyakan: apakah penonaktifan ini berarti kursi DPR otomatis dicabut?

Baca Juga

Jurusan yang Tak Sesuai Industri Bakal Ditutup, DPR Minta Kemendikti Saintek Hati-Hati

Jawabannya: tidak. Sesuai UU MD3 Nomor 17 Tahun 2014, penonaktifan hanya berdampak internal partai atau fraksi, tanpa mengubah status resmi keanggotaan DPR. Perubahan kursi hanya bisa terjadi lewat mekanisme Pemberhentian Antar Waktu (PAW), yang berlaku bila anggota meninggal dunia, mengundurkan diri, dijatuhi pidana lima tahun atau lebih, atau resmi diberhentikan dari partai.

Artinya, meski partai politik mencoba meredam gejolak publik dengan “nonaktifkan kader nakal”, secara hukum para anggota DPR itu tetap sah menjabat hingga ada mekanisme PAW yang final. Hal inilah yang memunculkan kritik: publik bisa salah paham seolah anggota sudah diberhentikan, padahal faktanya masih duduk manis di kursi parlemen.

Prabowo Instruksikan Tindakan Tegas

Sementara itu, dari Istana Merdeka, Presiden Prabowo Subianto langsung pasang kuda-kuda menghadapi potensi eskalasi aksi mahasiswa. Dalam konferensi pers Minggu (31/8/2025), ia menegaskan bahwa aparat harus bertindak tanpa ragu terhadap siapa pun yang merusak fasilitas umum, menjarah rumah warga, atau mengganggu pusat ekonomi.