Tak Hanya Sebut Polisi dan Rakyat Jadi Korban, Mahfud MD Bocorkan Masalah Utamanya

Jakarta, tvOnenews.com - Tak hanya sebut Polisi dan Rakyat jadi korban dalam aksi demonstran. Namun, Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD juga bocorkan masalah utamanya.

Dalam hal ini, Mahfud MD berpesan, bahwa pimpinan aparat harus memberi komando yang cermat dari waktu ke waktu, agar anak buahnya dan rakyat tidak menjadi korban. 

"Yang saya lihat saat ini, terjadi bentrokan antara rakyat melawan aparat. Padahal, aparat itu hanya menerima tugas tidak ikut mengambil keputusan politik. Jadi korban. Polisi jadi korban, rakyat jadi korban. Oleh sebab itu, ini harus diselesaikan," ucap Mahfud, dalam YouTube Mahfud MD Official, dikutip Minggu (31/8/2025).

Menurut dia, masalah utama dari situasi ini adalah akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Akar permasalahan tersebut, lanjut dia, harus segera diselesaikan agar konflik tidak terus berulang.

"Masalah utamanya apa? Masalah utama yang kita lihat itu adalah akumulasi kekecewaan ini. Apa akumulasi kekecewaan itu, kebijakan-kebijakan pemerintah yang banyak sekali menimbulkan protes di berbagai bidang dan hampir setiap saat protes-protes itu muncul," bebernya.

Baca Juga

Polri Jamin Rekrutmen Akpol 2026 Bebas KKN, Terapkan Prinsip BETAH Secara Ketat

Namun, dalam mengatasi kekecewaan rakyat, pemerintah dinilai tidak memberi solusi yang baik. 

"Tetapi penyelesaiannya tidak jelas hanya seperti ngasih permen, lalu timbul lagi kebijakan-kebijakan yang menjadi persoalan baru bagi masyarakat," katanya.

Mahfud juga menyoroti sikap sejumlah politisi yang dinilai arogan dan tidak memiliki empati, serta ketidakpastian dalam penegakan hukum.

"Banyak politisi yang arogan, tidak punya empati terhadap kehidupan masyarakat sehingga menimbulkan reaksi yang kemudian memanas. Lalu, saya melihat juga tak menentunya proses penegakan hukum, ada yang jalan ada yang tidak," ujarnya.

"Ada yang hanya masalah sepele saja yang enggak bisa diselesaikan, ada yang besar diumumkan, tetapi kemudian tindak lanjutnya ndak jelas," lanjutnya.

Ia turut menyinggung keberadaan pejabat yang diduga memiliki catatan korupsi namun masih tetap berkuasa. 

"Ada pejabat-pejabat yang oleh masyarakat diyakini atau punya indikasi dia punya catatan korupsi, tapi dia berkeliaran terus memerintah dan membuat kebijakan dan sebagainya, nah ini supaya diselesaikan agar tidak semakin rumit," katanya.