Situasi Mencekam Usai Demo DPR, Eks Menkopolhukam Mahfud MD Peringatkan Ancaman Besar bagi Negara

Jakarta, tvOnenews.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat suara terkait gelombang demo yang semakin memanas hingga menimbulkan korban jiwa. 

Dalam pernyataan tegasnya pada Sabtu (30/8/2025), Mahfud menegaskan bahwa aksi demonstrasi merupakan hak rakyat yang sah, tetapi ia mengingatkan bahaya besar jika gelombang protes berubah menjadi kerusuhan brutal.

“Demo sah 100 persen, saya dukung. Tapi kalau seperti sekarang, ini sudah kelewatan. Negara bisa hancur jika kekerasan dan penjarahan dibiarkan,” ujar Mahfud.

Situasi Mencekam di Seluruh Indonesia

Mahfud menggambarkan kondisi terkini yang menurutnya sudah sangat mengkhawatirkan. Ia menyebutkan kasus tewasnya seorang demonstran bernama Affan di DPR, serta tiga orang lain yang dilaporkan meninggal saat massa menyerbu dan membakar gedung DPRD di Makassar.

Tak hanya itu, kerusuhan juga merambah Bandung, Jakarta, hingga berbagai daerah lain. Polisi dikejar massa, dipukuli hingga babak belur, bahkan ada yang diculik dan disiksa dengan kejam. “Ada aparat yang dipaku tubuhnya, banyak polisi juga dirawat dengan luka parah,” kata Mahfud.

Baca Juga

Eks Menko Polhukam Bela Ketua BEM UGM, Singgung soal Buzzer-buzzer: Siapa yang Tahu?

Demo Sah, Tapi Kebablasan

Mahfud menegaskan bahwa protes adalah wujud ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan pemerintah dan elite politik. Namun ia menilai aksi-aksi tersebut kini berubah menjadi tindakan anarkis yang mengancam stabilitas negara.

“Kalau hanya protes, kita dukung. Tapi jangan sampai jebol pagar DPR, bakar gedung, jarah rumah orang. Itu sudah tidak sehat dan berbahaya,” tegasnya.

Pimpinan Harus Bertanggung Jawab

Dalam pernyataannya, Mahfud juga menyoroti lemahnya kendali dari pucuk pimpinan. Menurutnya, komando yang salah dan lambat justru membuat bentrokan antara aparat dan rakyat semakin tajam.

“Korban berjatuhan, rakyat jadi korban, polisi jadi korban. Yang bertanggung jawab bukan mereka, tapi para atasan yang memberi komando. Ini harus segera diselesaikan dengan bijak,” pungkas Mahfud.

Ia menutup pesannya dengan mengingatkan bahwa aparat bukanlah musuh rakyat, dan rakyat juga bukan musuh aparat. “Musuh kita bersama adalah kebijakan yang keliru, kesewenang-wenangan, dan pejabat yang korup,” kata Mahfud. (nsp)