Komnas HAM Sebut Oknum Polri Lakukan Aksi Brutal hingga Tewaskan Driver Ojol Affan Kurniawan
- Istimewa
Jakarta, tvOnenews.com - Komnas HAM RI bakal meminta keterangan tujuh terduga pelaku kasus kendaraan taktis (rantis) Brimob yang melindas pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan (21) hingga tewas di Jakarta Pusat, Kamis (28/8) malam.
“Sore hari ini kami juga akan meminta keterangan kepada tujuh pelaku yang juga sudah diperiksa oleh Propam (Divisi Profesi dan Pengamanan Polri),” kata Ketua Komnas HAM Anis Hidayah saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (29/8/2025).
Komnas HAM menyampaikan duka cita mendalam atas tewasnya pengemudi ojol dalam insiden tersebut serta para korban luka-luka lainnya.
“Mengecam tindakan oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah melakukan tindakan brutal sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa,” ucap dia.
- Tangkapan Layar tvOne
Selain itu, Komnas HAM telah membentuk tim untuk melakukan pemantauan di beberapa lokasi di Jakarta, termasuk di Polda Metro Jaya dan sejumlah rumah sakit tempat korban dirawat.
Sementara itu, Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Putu Elvina mengatakan dari penelusuran sementara, lembaganya menemukan setidaknya dua fakta awal.
Fakta pertama, diduga kuat terjadi penggunaan kekuatan yang berlebihan (excessive use of power force) oleh aparat dalam penanganan aksi unjuk rasa pada Kamis (28/8) sehingga mengakibatkan korban jiwa dan ratusan korban luka-luka.
“Fakta kedua adalah terjadi pembatasan tidak proporsional dan tidak perlu terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi oleh aparat,” imbuh Putu dalam kesempatan yang sama.
Menurut Komnas HAM, penggunaan kekuatan berlebihan serta tidak sesuai Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa dan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian terhadap massa aksi merupakan pelanggaran terhadap hak kebebasan berpendapat dan berekspresi.
“Pihak kepolisian melakukan pembubaran massa aksi pada pukul 15.00 WIB. Lebih lanjut, Komnas HAM juga menemukan adanya upaya-upaya pembatasan informasi melalui penggunaan media sosial oleh pemerintah dan polisi,” jelas Putu.
Dia pun mengingatkan hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan hak setiap orang yang dijamin konstitusi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Load more