Baru Jadi Tersangka tapi Noel Langsung Memohon Amnesti ke Prabowo, Komisioner KPK Beri Sindiran Keras: Dia Tidak Layak

Jakarta, tvOnenews.com - Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarief menyoroti permintaan amnesti mantan Wamenaker, Immanuel Ebenezer biasa disapa Noel.

Noel meminta amnesti kepada Presiden Prabowo Subianto saat resmi mengenakan rompi oranye sebagai tanda ditetapkan tersangka kasus korupsi.

Noel sendiri ditetapkan tersangka kasus pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Jumat (22/8/2025).

Noel langsung menuangkan harapan ada keajaiban amnesti saat sebelum masuk mobil tahanan KPK di Lobi Gedung Merah Putih, Jakarta.

Laode menanggapi terkait harapan Noel terhadap Presiden Prabowo tidak akan terwujud.

"Sebenarnya itu kan nomor pertama tidak layak. Biasanya ada kriteria amnesti diberikan kepada para tersangka pidana," kata Laode dalam program Apa Kabar Indonesia tvOne dikutip, Senin (25/8/2025).

Baca Juga

KPK Jadwalkan Ulang Pemanggilan Ibnu Mas'ud Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji

Sumber :

• tvOneNews

Ia merincikan ada beberapa kriteria agar mendapat hak prerogatif dari Presiden mengenai amnesti pidana korupsi.

Komisioner KPK itu menjelaskan amnesti biasanya diberikan kalau berkaitan dengan kasus yang mengandung unsur politik.

Ia menjelaskan untuk kriteria kedua, biasanya para pelaku pidana di semasa hidupnya pernah memberikan keuntungan pada negara.

Ia menambahkan, jasa-jasa di masa lalunya untuk kepentingan negara bisa menjadi pertimbangan pada hak prerogatif Presiden.

"Terus ada hal-hal yang bisa meringankan sesuatu, atau dia sudah tua, atau dia sudah apa gitu," tuturnya.

Untuk urusan kasus korupsi sertifikasi K3, menurut Laode, Presiden tidak akan memberikan toleransi kepada Noel.

Kemudian, ia bertanya-tanya kenapa Noel langsung minta amnesti, padahal baru menjadi tersangka dari gelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

Sumber :

• ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc

Ia berasumsi permintaan tersebut terucap dari Noel, sebelumnya Prabowo memberikan hak prerogatif membebaskan Sekretaris Jenderal  PDIP, Hasto Kristiyanto.

Pasalnya, pemberian amnesti Prabowo terhadap Hasto karena berurusan dengan kasus korupsi dalam suap PAW Harun Masiku.