Reformasi Asosiasi Industri Tekstil jadi Sorotan Rumah Politik Indonesia

Jakarta, tvOnenews.com - Rumah Politik Indonesia menilai saat ini momentum reformasi industri tekstil perlu segera diwujudkan agar sektor ini benar-benar menopang pertumbuhan ekonomi nasional. 

Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menegaskan bahwa keberadaan asosiasi tekstil yang ada justru menjadi penghambat karena kerap memainkan narasi negatif untuk menekan pemerintah.

Menurut Fernando, sejak lama asosiasi seperti API dan APSyFi menggunakan isu negatif sebagai alat untuk melobi pemerintah agar memberikan insentif fiskal berupa Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) maupun Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP). 

Padahal, menurut Fernando, manfaat kebijakan tersebut hanya dinikmati segelintir anggotanya, sementara pasokan benang dan kain dalam negeri tetap terbatas dan mahal bagi industri hilir maupun masyarakat.

Fernando menilai langkah pemerintah menolak usulan BMAD benang baru-baru ini sudah tepat. Karena menurutnya, jika usulan tersebut diloloskan, puluhan ribu pekerja di sektor hilir justru terancam PHK massal.

Ia menjelaskan, pola serupa sudah terlihat sejak 2010, di mana setiap usulan BMAD selalu diawali kampanye isu negatif, lalu berlanjut dengan pujian setelah usulan diterima. Berdasarkan analisis media, praktik ini terus berulang hingga kini.

Baca Juga

Momentum Pemulihan Industri Tekstil Diproyeksi Berlanjut ke 2026

Rumah Politik Indonesia pun mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi menyeluruh di sektor tekstil dengan membubarkan asosiasi lama dan membentuk wadah baru yang diisi oleh pengusaha sejati, bukan hanya pengusaha bunglon.

“Industri tekstil kita sebenarnya sudah mulai bangkit dengan pertumbuhan 4 persen pada 2025. Jangan sampai narasi pesimistis dari asosiasi justru menghambat. Reformasi asosiasi adalah langkah penting agar kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat dan memperkuat daya saing Indonesia,” tutup Fernando.