Pemerintah Bakal Ubah BP Haji Jadi Kementerian, Prasetyo Hadi: Supaya Koordinasi Lebih Kuat dengan Arab Saudi

Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah tengah menyiapkan langkah besar dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa Badan Penyelenggara (BP) Haji akan diubah menjadi lembaga kementerian.

Rencana tersebut telah masuk dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang saat ini sudah diserahkan ke DPR.

“InsyaAllah sudah (diserahkan ke DPR). Mohon doanya supaya bisa cepet selesai. Ada rencana (perubahan menjadi kementerian) seperti itu,” ujar Prasetyo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (22/8/2025).

Menurutnya, wacana perubahan kelembagaan ini muncul setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan haji tahun lalu.

“Ini kan bukan masalah (kabinet) makin besar tetapi masalah kebutuhan setelah satu tahun kemarin dibentuk badan dan setelah pelaksanaan haji di situ kan ada evaluasi-evaluasi, catatan-catatan yang ternyata memang ada sebuah kebutuhan untuk kita meningkatkan kelembagaan dari badan,” katanya.

Prasetyo menegaskan, dengan status kementerian, koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi akan jauh lebih efektif.

Baca Juga

Demi Efisiensi Energi, Gedung DPR Berlakukan Pemadaman Listrik di Ruang Kerja hingga Rapat

“Nampaknya dibutuhkan untuk setingkat menteri, karena koordinasi dengan pihak Arab Saudi,” ujar dia.

Selain haji, kebutuhan penguatan kelembagaan juga didorong oleh tingginya aktivitas ibadah umrah masyarakat Indonesia. Data pemerintah mencatat hampir 2 juta warga Indonesia melaksanakan perjalanan umrah setiap tahunnya.

“Ini kan untuk kebutuhan kita semua ya, terutama umrah kita yang kalau dihitung setiap tahun tuh hampir mencapai 2 juta warga negara kita yang melakukan perjalanan umrah,” ungkap Prasetyo. (agr/nba)