Respons Guru Honorer Soal Prabowo akan Optimalkan 20 Persen APBN untuk Pendidikan: Kami Ingin Percaya, tapi...

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI, Prabowo Subianto mengungkapkan akan mengoptimalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 20 persen untuk pendidikan. Hal itu termasuk gaji guru ASN hingga tunjangan guru non-ASN.

Menanggapi hal itu, sejumlah guru honorer (non-ASN) mengharapkan agar wacana tersebut segera terlaksana.

Salah satunya yakni guru honorer di sekolah SMP kawasan Tangerang, D (27) yang mengaku belum merasakan keadilan dan kesejahteraan yang layak. Maka dari itu ia menyambut baik pernyataan Prabowo.

“Sejujurnya, sebagai guru kami menyambut baik niat dan pernyataan Bapak Presiden mengenai peningkatan kesejahteraan, apalagi terkait pengalokasian 20 persen APBN untuk pendidikan dan rencana peningkatan gaji serta tunjangan guru,” kata D, saat dihubungi, Sabtu (16/8).

Lebih lanjut, D mengungkapkan bahwa dirinya menginginkan adanya bukti dari pernyataan tersebut. Sebab menurutnya, para guru honorer sudah terlalu sering diberikan harapan besar, tapi pada akhirnya hanya setengah yang sampai.

“Kami ingin percaya, tapi kepercayaan itu perlu dibangun dengan bukti nyata, bukan sekadar janji. Kami siap mendukung dan bekerja keras untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik, asalkan kesejahteraan kami juga benar-benar diperhatikan,” terangnya.

Dihubungi secara terpisah, Annisa Anggi Rahayu (30) yang juga berprofesi sebagai guru honorer di SMK swasta, Kota Depok meminta agar 20 persen APBN untuk pendidikan dapat dioptimalkan.

Sebab, sebagai pengajar non-ASN, dirinya hanya mendapatkan upah Rp2,5 juta, dengan rincian perhitungan per satu jam mengajar. Penghasilan tersebut dinilai masih belum sesuai dengan pekerjaannya.

“Yang terpenting 20 persen dari APBN untuk pendidik benar-benar dioptimalkan sesuai dengan arahan Presiden dan diimplementasikan secara sungguh-sungguh oleh para pembantunya, dalam hal ini Menteri,” terang Anggi.

Kemudian, Anggi menilai bahwa tunjangan yang akan diberikan langsung ke penerima itu sangat membantu perekonomian guru non-ASN.

“Terkait dengan tunjangan guru non ASN sangat membantu perekonomian para guru non ASN, karena sebelumnya tunjungan guru non ASN tidak ada selama saya mengajar sebagai guru honorer selama 8 tahun,” terang Anggi.

“Saya pernah mendapat dana bantuan dari pemerintah satu kali pada saat Covid-19 sebesar sekitar Rp1 juta. Tunjungan guru non-ASN yang dikeluarkan pemerintah sudah saya dapatkan secara langsung melalui perbankan,” sambungnya.

Sementara itu, Anggi berharap agar tunjangan untuk non-ASN tersebut, dapat berlangsung secara rutin, terus menerus. Hal ini agar meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN yang penghasilannya masih terbilang kecil. 

Untuk diketahui, Dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025, Prabowo mengungkapkan pemerintah juga memprioritaskan anggaran pendidikan. 

Tahun ini, setidaknya 13.800 sekolah dan 1.400 madrasah direnovasi, sementara 288.000 layar pintar akan dibagikan ke sekolah di seluruh pelosok agar siswa di desa bisa mengikuti pembelajaran dari guru terbaik secara virtual. 

“Kami optimalkan 20 persen dari APBN untuk pendidikan. Gaji guru ASN ditingkatkan, tunjangan guru non-ASN kami berikan langsung dari Pemerintah Pusat ke penerima,” ujar Prabowo, Jumat (15/8). (ars/dpi)