Pidato Lengkap Presiden Prabowo: Singgung Serakahnomic hingga Perilaku Korup

Hadirin sekalian,

Dengan kondisi geopolitik yang semakin tidak menentu, Indonesia harus punya pertahanan yang kuat untuk menjaga kekayaan kita. Untuk itu tahun ini kita bentuk 6 komando daerah militer baru, 14 komando daerah Angkatan Laut, 3 komando daerah Angkatan Udara, 1 komando operasi udara, 6 grup Komando Pasukan Khusus, 20 brigade teritorial pembangunan, 1 brigade infanteri marinir, 1 resimen korps pasukan gerak cepat, 100 batalion teritorial pembangunan, 5 batalion infanteri marinir, dan 5 batalion komando korps pasukan gerak cepat.

Langkah ini sejalan dengan doktrin pertahanan kita, Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau Sishankamrata, dimana seluruh warga negara, dan sumber daya nasional didayagunakan secara total untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Hadirin sekalian,

Kita, setiap elemen negara Indonesia, bekerja agar setiap anak Indonesia berangkat sekolah dengan perut kenyang. Kita ingin petani nelayan kembali bangga menjadi tulang punggung bangsa. Kita ingin guru-guru semangat mengajar karena dihargai. Kita ingin rakyat kecil bisa tersenyum karena tidak lagi takut sakit, tidak takut lapar, dan tidak takut anaknya tidak bisa sekolah. Wong cilik iso gemuyu. Itulah tujuan kemerdekaan yang sesungguhnya. Untuk itu, apresiasi yang tinggi harus saya berikan kepada lembaga-lembaga negara atas kinerja yang membanggakan kita semua.

MPR RI melalui visi besar “Rumah Kebangsaan. Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat” secara konsisten sosialisasikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. MPR konsisten turun ke rakyat, jelaskan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Ini sangat penting, karena pemahaman UUD 1945 bisa selamatkan ekonomi kita, bisa selamatkan demokrasi kita.

DPR RI, pada periode awal 2024-2029 telah membahas dan mengesahkan 14 RUU dan telah menetapkan Program Legislasi Nasional Tahun 2025 dan Jangka Menengah 2025-2029, sehingga perencanaan, penyusunan dan pembahasan RUU berjalan secara terarah dan terukur.

Pada pelaksanaan fungsi penganggaran, DPR RI telah membantu Pemerintah mewujudkan "efisiensi berkeadilan" di APBN kita, yang merupakan mandat dari UUD 1945, serta membantu menyusun RAPBN 2026 yang akan saya sampaikan sore hari ini. DPR RI juga telah melaksanakan fungsi pengawasan yang luas melalui 26 Panitia Kerja Pengawasan dan 3 Tim Pengawasan.