3 Kebijakan Kontroversi Bupati Sudewo yang Berujung Demo hingga Didesak Lengser
- dok.kolase tvonenews.com/web Pemprov Pati-akun tiktok patibagiannglarani
Jakarta, tvOnenews.com- Nama Bupati Pati, Sudewo tengah menjadi sorotan belakangan ini di sosial media (Sosmed) hingga viral.
Bupati Pati, Sudewo bahkan didesak oleh warga Pati karena menolak sejumlah kebijakan yang dibuatnya.
- dok.kolase tvonenews.com/web Pemprov Pati-akun tiktok patibagiannglarani
Demo Bupati Sudewo kemarin sampai menyita perhatian publik karena cukup keos hingga menelan korban. Hingga berlanjut hari ini (13/8) massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar demonstrasi.
Selain dari sejumlah kebijakannya, Sudewo juga sempat viral lantaran 'menantang' massa untuk demo berjumlah besar untuk mendatangi dirinya.
Berikut 3 Kebijakan Kontroversi Bupati Sudewo yang dirangkum oleh tvOnenews.com, antara lain:
1. PBB 250 Persen
Melihat rentetan berbagai berita dan informasi di media massa, Bupati Sudewo baru-baru ini mengeluarkan aturan membuat masyarakat Pati meradang.
Sebab sempat dinaikkannya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.
Mengutip dari laman resmi Humas Kabupaten Pati, Bupati Pati Sudewo telah menyepakati penyesuaian tarif PBB-P2 sebesar kurang-lebih 250%. Ini menyusul belum dilakukannya kenaikan PBB selama 14 tahun lamanya.
Dia juga menantang warga Pati yang mau demo, dari video yang beredar di sosmed amun tiktok @ekokuswanto09:
"Siapa yang akan melakukan aksi, Yayak Gundul? Silakan lakukan, jangan hanya 5 ribu orang, 50 ribu orang suruh mengerahkan saya tidak akan gentar. Saya tidak akan merubah keputusan tetap maju, dan saya instruksikan semua aparatur pemerintah Kabupaten Pati tidak boleh beginning apapun dengan Yayak Gundul. Silakan kalau ada pihak mau demo silakan, tidak akan gentar, tidak akan mundur satu langkah," jelasnya.
2. Sekolah 6 Hari
Kebijakan kedua kontroversi Bupati Pati Sudewo, yaitu memutuskan untuk mengembalikan sistem pembelajaran menjadi 6 hari sekolah dalam sepekan, terhitung mulai 11 Agustus 2025.
Hal ini memicu ragam pendapat di tengah masyarakat Pati. Kebijakan ini tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Pati Nomor 400.3.1/303/M telah ditandatangani pada 8 Agustus 2025.
3. PHK Honorer RSUD
Satu kebijakan lainnya yang memicu kemarahan publik adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada ratusan tenaga honorer di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RAA Soewondo Pati.
Load more