Bakal Bersurat ke Prabowo, Fraksi Golkar MPR Minta Sekolah Kedinasan Tak Pakai 20 Persen Anggaran Pendidikan dari APBN

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng mengatakan akan bersurat ke Presiden Prabowo Subianto terkait alokasi anggaran pendidikan dari APBN.

Hal itu disampaikan Mekeng usai acara diskusi Fraksi Partai Golkar MPR RI mengenai rumusan anggaran pendidikan untuk APBN 2026.

Dia mengatakan, Fraksi Golkar tidak setuju apabila anggaran untuk sekolah kedinasan berasal dari anggaran 20 persen pendidikan yang bersumber dari APBN.

Menurut Mekeng, anggaran 20 persen pendidikan seharusnya hanya fokus digunakan untuk keperluan sekolah non kedinasan, yakni untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

“Kami meminta kepada pemerintah, khususnya kepada Presiden Prabowo agar anggaran 20 persen pendidikan diberikan utamanya kepada pendidikan dasar, menengah, dan tinggi,” kata Mekeng di Gedung MPR, Jakarta Pusat, Jumat (8/8).

Dia menjelaskan, usulan itu juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 bahwa anggaran sekolah kedinasan tidak boleh memakai anggaran pendidikan.

Baca Juga

Tahun Baru Imlek 2026, Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro: Jadikan Semangat Kebersamaan Demi Bangsa

“Dan itu juga sudah dijelaskan di putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2007, di mana menghapuskan frasa di Undang-Undang Sisdiknas bahwa anggaran kedinasan dan gaji pendidik di kedinasan tidak boleh mengambil anggaran pendidikan,” jelasnya.

Pihaknya menyoroti isu itu lantaran alokasi anggaran pendidikan tak sesuai penempatannya.

“Karena kita semua masih melihat di daerah-daerah, di seluruh Nusantara masih banyak fasilitas sekolah yang tidak layak, guru-guru yang tidak dibayar dengan layak, yang menimbulkan banyak keresahan di masyarakat,” pungkas Mekeng. (saa/dpi)