PSU Pilbup Boven Digoel, Bawaslu RI Wanti-Wanti Jangan Ada Politik Uang saat Pencoblosan

Boven Digoel, tvOnenews.com - Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenti mengingatkan kepada seluruh pihak, jangan sampai ada praktik politik uang dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati (Pilbup) dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel.

Hal ini dia sampaikan saat memberikan arahan kepada Bawaslu Provinsi Papua Selatan, Bawaslu Boven Digoel, KPU setempat dan pihak masyarakat.

“Hati-hati, kurangi nambahin orang, itu bisa pidana. Hati-hati politik uang di masa tenang ini, pidana. Hati-hati politik uang saat hari pemilihan suaranya,” kata Lolly di Kantor Bawaslu Boven Digoel, Papua Selatan, Selasa (5/8/2025).

Dia meminta seluruh pihak mengantisipasi seluruh hal yang berpotensi menjadi tindak pidana pemilu. Sebab, praktik politik uang atau money politics bisa membuka peluang terjadinya PSU lagi. 

“Jadi seluruh hal yang berpotensi pidana pemilu, antisipasi. Kenapa? Karena dalam banyak peristiwa yang sudah-sudah, kalau ada politik uang, melahirkan PSU juga,” tegas Lolly.

Lebih lanjut, dia pun menyinggung kasus PSU di Kabupaten Barito Utara pada Pilkada 2024. Di mana, PSU di daerah tersebut terjadi karena adanya politik uang.

Baca Juga

Bahas RUU Pemilu di DPR, Pakar Usul Bawaslu Dibubarkan dan Wewenang MK Dicabut

“Contohnya misalnya Barito Utara yang sama-sama akan PSU besok, dari yang asalnya cuma PSU 2 TPS, kemudian menjadi PSU seluruh TPS satu kabupaten,” tuturnya.

Oleh karena itu, Lolly mendesak Bawaslu Papua Selatan, Bawaslu Boven Digoel, maupun Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk mengawasi ketat pelaksanaan PSU Boven Digoel.

Dia juga meminta Bawaslu daerah bekerja sama dengan aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah setempat dalam pengawasannya.

“Jadi sama-sama mengawasi, sama-sama memastikan tidak ada yang namanya serangan fajar, serangan dhuha, atau serangan apa-apa,” pungkas Lolly. (saa/ree)