Fenomena Pengibaran Bendera One Piece, Pengamat Sebut Bentuk Kekecewaan Masyarakat
- Istimewa
Jakarta, tvOnenews.com - Pengibaran bendera One Piece yang marak jelang peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80 mendapat sorotan dari sejumlah pejabat negara.
Pengamat kebijakan publik, Muhammad Gumarang menilai pemerintah sebaiknya tidak terlalu reaktif dalam merespons fenomena tersebut.
Menurutnya simbol itu mencerminkan ekspresi kekecewaan publik yang perlu dibaca secara sosiologis bukan langsung ditekan dengan pendekatan hukum.
"Pengibaran bendera itu adalah simbol. Ia bukan ancaman nyata, melainkan bentuk ekspresi masyarakat. Wapres kita juga pernah memakai pin One Piece. Jadi bukan hal yang perlu langsung dicurigai atau dicap negatif," ujar Gumarang kepada awak media, Jakarta, Minggu (3/8/2025).
Gumarang menjelaskan ekspresi melalui simbol semacam itu muncul ketika masyarakat tidak bisa menyampaikan aspirasi secara verbal.
"Itu ekspresi diam. Simbol semacam itu muncul ketika masyarakat merasa suara mereka tidak didengar," ujarnya.
Kekecewaan ini, kata dia, tidak terjadi tiba-tiba melainkan akibat akumulasi kebijakan pemerintah yang dinilai menyulitkan rakyat kecil.
"Setidaknya ada tiga hal yang menjadi sumber keresahan publik saat ini: ekonomi, hukum, dan politik. Ketiganya sedang tidak baik-baik saja di mata masyarakat," tegasnya.
Ia mencontohkan kebijakan Kementerian ESDM yang melarang LPG 3 kg dijual bebas, hingga kasus pemblokiran rekening dormant yang menimbulkan keresahan.
"Kebijakan seperti itu dilakukan tanpa kesiapan yang matang. Ini membuat masyarakat merasa tertekan dan bingung. Lalu muncullah simbol-simbol seperti bendera bajak laut itu," katanya.
Lebih jauh, Gumarang tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak yang menunggangi kegaduhan, terutama dalam isu rekening dormant.
"Bisa saja ada pelaku kejahatan atau pihak tertentu yang menebengi isu ini. Tapi tetap saja, masalah utamanya adalah komunikasi kebijakan yang buruk," ujarnya.
Ia menegaskan, simbol seperti bendera One Piece justru bisa menjadi pintu masuk untuk memahami suara publik.
"Jangan buru-buru ditangkap atau diberi sanksi. Justru ini kesempatan bagi pemerintah untuk membaca aspirasi masyarakat," tutur Gumarang.
Menurutnya, pemerintah perlu mengedepankan pendekatan persuasif dalam menyikapi fenomena tersebut.
"Lakukan penyuluhan, datangi mereka, serap aspirasinya. Jangan langsung menganggap semua bentuk ketidakpuasan itu sebagai perlawanan. Ini soal komunikasi kebijakan," tegas Gumarang.
Ia mengingatkan, mengabaikan suara publik hanya akan menambah jurang ketidakpercayaan.
"Kekecewaan publik jangan dianggap enteng. Kalau dibiarkan, bisa menjadi bara yang sulit dikendalikan ke depan," pungkasnya. (raa)
Load more