Pemerintah Siapkan Rencana DP Gratis Bagi Rumah Subsidi, Syaratnya....

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Indonesia menggulirkan serangkaian kebijakan di sektor perumahan dengan memberikan berbagai insentif besar dalam program rumah subsidi termasuk pembebasan sejumlah biaya yang selama ini membebani rakyat berpenghasilan rendah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkap kebijakan tersebut usai rapat terbatas pihaknya dengan Prabowo pada Rabu (30/7/2025).

Ia menyebut, kebijakan ini sebagai bentuk kehadiran pemerintah bagi masyarakat kategori ekonomi rendah.

“Kita kenal biasanya karpet merah itu hanya buat investor, tetapi di pemerintahan Presiden Prabowo diberikan kepada rakyat berpenghasilan rendah,” kata Maruarar, Jakarta, Rabu (30/7/2025).

Maruarar menjelaskan pemerintah membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian rumah subsidi hingga akhir 2025.

“BPHTB itu biasanya bayar 5 persen, ini sekarang 0 persen. Kemudian PBG, PBG itu Persetujuan Bangunan Gedung, ini juga dibuat jadi 0. Kemudian yang ketiga PPN, PPN ditanggung pemerintah. Tadinya itu kebijakannya 0 itu dari Januari sampai Juni sudah dilaksanakan, baru Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Keuangan sudah memutuskan Juli sampai Desember ini juga dilakukan gratis,” tegasnya.

Tak hanya itu, gotong royong juga datang dari kalangan pengusaha properti. Maruarar menyebut mereka bahkan rela menanggung uang muka (DP) untuk masyarakat peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Para pengusaha ini luar biasa, mereka berbagi dengan cara membayarkan DP-nya, jadi DP-nya gratis, khusus buat anggota BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Fenomena ini, menurut Maruarar, merupakan wujud nyata dari konsep Berbaginomics, yang mencerminkan semangat gotong royong dalam membantu rakyat memiliki hunian layak.

“Gotong royong sudah mulai terjadi,” pungkasnya.

Dengan berbagai insentif dan dukungan dari pemerintah dan pelaku usaha, program rumah subsidi ini diyakini menjadi momentum besar untuk mendorong kepemilikan rumah di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. (agr/raa)