Gibran Diusulkan Berkantor di IKN, Cak Imin: Nunggu Saja Bagaimana Pak Presiden

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin buka suara terkait usulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Cak Imin menilai usulan dari Partai NasDem itu disampaikan agar infrastruktur di IKN yang telah dibangun tidak terbengkalai.  

“Saya menganggap semua ide, termasuk ide NasDem kan, jangan sampai ada yang ide, jangan sampai ada yang stuck, jangan sampai ada yang tidak bermanfaat. Karena itu, ide itu kita tangkap sebagai agar mengoptimalkan,” kata Cak Imin di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2025) malam.

Namun, ia mengatakan partainya menyerahkan semua keputusan itu kepada Presiden Prabowo Subianto dan Otorita IKN. Cak Imin mengaku mendukung IKN dioptimalkan agar tidak terbengkalai terlalu lama.

“Nah, bagaimana optimalisasinya? Saya nunggu saja, PKB nunggu saja bagaimana Otorita IKN, bagaimana Pak Presiden. Yang penting jangan terlampau lama membiarkan IKN tidak bermakna,” kata Menko Pemberdayaan Masyarakat ini.

Sebelumnya, NasDem meminta pemerintah untuk memoratorium rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN dengan alasan infrastruktur yang belum siap.

Baca Juga

PGM Indonesia Temui Gibran, Minta Pemerintah Buat Aturan Guru Madrasah Swasta Bisa Diangkat PPPK

Akan tetapi, jika pemerintah tetap memaksakan pemindahan ibu kota negara dalam kondisi infrastruktur yang belum sepenuhnya siap, NasDem mengusulkan untuk menugaskan Gibran berkantor di IKN.

“Memfungsikan IKN secara bertahap dengan menempatkan Wakil Presiden dan beberapa Kementerian/Lembaga prioritas, menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di IKN dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun,” kata Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (18/7/2025).

Selain itu, pihaknya juga mengusulkan kementerian lain seperti Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kementerian PUPR, dan Bappenas untuk ikut pindah bertahap ke IKN guna membantu tugas-tugas wakil presiden di sana.

“Dengan berkantornya Wakil Presiden di IKN, pembangunan Indonesia Timur, termasuk Papua, dapat dikelola lebih dekat, mempercepat pemerataan pembangunan,” kata Saan. (saa/iwh)