DPR Kritik Keras Dedi Mulyadi Soal Kebijakan 50 Siswa dalam 1 Kelas di Jawa Barat: Jangan karena Gubernur Pengen Viral

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengkritik kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal jumlah 50 siswa dalam satu kelas di sekolah negeri di Jawa Barat (Jabar) pada penerimaan murid baru.

Hal itu disampaikan dalam rapat Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2025).

Ia mempertanyakan apakah Jabar termasuk dalam daerah khusus atau daerah tertentu, sehingga satu kelas diisi 50 siswa. 

Sebab, mengacu pada Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 dan SK BSKAP Nomor 71 Tahun 2024, jumlah siswa dalam satu kelas maksimal 36 orang. Sedangkan, 50 siswa hanya berlaku untuk daerah tertentu.

“Tapi dengan tegas Gubernur (Jawa Barat) mengatakan ‘saya belikan dengan uang pribadi’. Ya, kita akuilah Pak Dedi ini kaya raya lah, misalnya kan, tetapi apa iya? Jangan sampai kebijakan-kebijakan jangka pendek ini merugikan sekolah-sekolah swasta kita hari ini,” kata Lalu.

Lalu mengatakan adanya kebijakan itu membuat sekolah swasta menjadi kekurangan siswa. Menurutnya, Dedi Mulyadi selaku kepala daerah seharusnya berkonsultasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendikdasmen.

Baca Juga

Kemenag Rombak Struktur: Ditjen Haji Dihapus, Perpres Ditjen Pesantren Belum Diteken Presiden

Atas hal ini, ia meminta Abdul Mu’ti mencari solusi. Sebab, jika kebijakan jangka pendek seperti ini terus dilakukan, maka kesinambungan program pendidikan tidak akan tercapai.

“Nah ini harus ada solusi Pak Menteri, jangan sampai gubernur kita gara-gara pengen viral misalnya, membuat kebijakan kontroversial, membuat kebijakan jangka pendek,” tutur Lalu. (saa/iwh)