ADVERTISEMENT
Advertnative
Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Ateng Sutisna tak hanya menyoroti rendahnya manfaat langsung dari program-program Badan Informasi Geospasial (BIG) bagi masyarakat, meskipun lembaga tersebut mengelola anggaran yang cukup besar, termasuk dari skema Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN).
Namun, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR bersama BIG, Ateng menyampaikan kritikan pedas hingga keprihatinannya atas sejumlah program seperti penyediaan peta dasar dan Sistem Informasi Geospasial (SIG) yang dinilai belum cukup mudah diakses oleh publik.
Ia juga menyoroti kecenderungan bahwa hasil pengolahan data geospasial justru kembali dinikmati oleh vendor asing.
“Seluruh anggaran BIG bersumber dari rakyat, baik melalui APBN maupun pinjaman luar negeri. Namun, masyarakat masih harus melalui proses administrasi yang berbelit hanya untuk mengakses peta atau data geospasial yang seharusnya menjadi barang publik,” tegas Ateng.
Ia bahkan membandingkan aksesibilitas data tersebut dengan layanan dari platform global seperti Google Maps dan Google Earth.
“Google saja tidak meminta anggaran dari negara, tetapi layanannya bisa diakses dengan mudah lewat gadget. Sementara kita, yang sudah menganggarkan dana besar, justru menyulitkan masyarakat sendiri,” tambahnya.
Lebih jauh, Ateng juga menyoroti bahwa penggunaan dana PHLN dalam proyek-proyek BIG kerap kembali dinikmati oleh pihak asing dalam bentuk keterlibatan konsultan luar negeri dan penggunaan perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) buatan luar. Hal ini dinilai ironis, karena selain menambah beban utang, data dasar nasional justru turut dikuasai oleh pihak asing.
Load more