Teroris Bisa Tobat? Psikolog UI Ungkap Fakta-fakta Ini!

Jakarta, tvOnenews.com - Puluhan eks teroris kelompok Ansor Daulah di Riau menyatakan bertobat dan mendeklarasikan diri setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) beberapa waktu lalu. Mereka juga melepas baiat terhadap Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Lantas apakah mereka benar-benar bertobat? Atau hanya pura-pura bertobat?

Psikolog Universitas Indonesia (UI), Zora A. Sukabdi, menganggap puluhan eks teroris di Riau itu memang benar-benar bertobat. "Mereka betul-betul bertobat. Meskipun begitu, selalu ada pergulatan di dalam jaringan mereka. Biasanya antara generasi senior yang sudah matang dan generasi muda yang masih menggebu-gebu," kata Zora, saat dihubungi, Minggu, (13/7/2025).

Zora menjelaskan, teroris memang bisa bertobat. Namun, kata Zora, proses, pemicu, dan jangka waktunya berbeda-beda. 

"Ada yang tiga tahun sudah bertobat, ada yang puluhan tahun baru bertobat. Dengan demikian, proses ini membutuhkan kesabaran dan komitmen serta kerja sama semua pihak," ujar ahli psikologi forensik yang fokus pada bidang terorisme ini.

Menurut Zora, perlu deradikalisasi yang intensif dan menyeluruh di berbagai aspek kehidupan agar seorang teroris benar-benar insaf dan bertobat. 

"Bukan hanya aspek agama, tapi juga kesejahteraannya. Untuk jangka waktu, menurut saya minimal lima tahun. Ada yang mengatakan bisa lebih cepat, tapi kenyataannya bisa balik lagi," kata dia.

Sejauh ini, Zora menganggap deradikalisasi narapidana terorisme (napiter) yang dilakukan pemerintah melalui lembaga-lembaga seperti Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri (Densus 88) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sudah cukup baik. Terlebih ada data lengkap napiter sejak penyelidikan, penyidikan, penangkapan, hingga pembebasan. "Agak sulit merehabilitasi atau melakukan deradikalisasi jika data pelaku tidak lengkap," ujarnya.

Meski begitu, Zora menambahkan, sebaik apa pun program deradikalisasi yang dijalankan, tetap harus ada usaha dari napiter untuk berubah. Zora pun berharap pemerintah konsisten menjalankan program deradikalisasi meski saat ini sedang ada efisiensi anggaran. "Perlu dedikasi dan sinergisitas yang baik dalam pendampingan pelaku, tanpa kenal lelah, karena mereka tetap rakyat Indonesia yang menjadi tanggung jawab pemerintah," ucap dia.